DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah pernyataan pada Jumat, 3 Desember 2021 menegaskan bahwa hukum di Indonesia harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2021, di Candi Ballroom, Hotel The Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
Diungkapkan Presiden Jokowi bahwa ketegasan harus dilakukan kepada setiap pelanggar hukum yang melakukan tindak kejahatan baik pada negara maupun masyarakat.
"Sering saya sampaikan, ya memang ketegasan harus gigit siapapun yang terbukti melakukan tindakan kejahatan pada negara juga masyarakat," ujar Presiden Jokowi dikutip dari Setkab.
Dalam pernyataan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga sangat terbuka terhadap kritikan yang diltujukan kepada pemerintah.
Maka dari itu, ia pun meminta agar setiap unsur kepolisian dapat menghormati kebebasan berpendapat.
Lebih lanjut, Kepala Negara itu menyampaikan jika terdapat kritik, kepolisian diminta untuk menanggapi kritikan tersebut dengan pendekatan persuasif dan dialogis.
"Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban iya silakan, tapi kalau enggak jangan, karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya,” tambahnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta agar kepolisian terus menjaga ketegasan dan kewibawaan dalam tubuh Polri.
Ia mewanti-wanti agar jajaran Polri tidak menggadaikan kewibawaan, misalnya dengan melakukan sowan kepada ormas yang sering berbuat keributan.
"Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan, Polri harus memiliki kewibawaan," lanjutnya.
Kemudian, ia pun berpesan agar Polri dapat melindungi dan membantu kaum lemah yang terpinggirkan dalam hukum.
Menurutnya, indeks kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat tinggi sehingga hal tersebut harus dijaga dengan tetap memperhatikan kaum-kaum kecil.
"Kecil-kecil seperti itu, kecil-kecil mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati tetap tanggung jawab Kapolres, tetap tanggung jawab Kapolda kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati," pungkasnya. [Democrazy/pkry]
