DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan rencananya akan mulai direalisasikan pada 2022 nanti.
Pembangunan istana presiden pun tak akan menunggu dan akan segera dibangun.
Pada awal tahun ini, Kepala Bappenas/Menteri PPN Suharso Monoarfa mengatakan menurut rencana awal, groundbreaking pembangunan istana presiden direncanakan akan dilakukan jelang akhir tahun ini.
"Kalau semua rancangan yang di master plan yang disusun dan detail plan yang sudah disiapkan. Kita optimis mudah-mudahan istana Presiden bisa di groundbreaking pada tahun ini [2021]," kata Suharso dalam rapat kerja bersama Komisi XI, DPR RI, Rabu (17/3/2021).
Namun tampaknya pembangunan ini masih belum direalisasikan.
Meski tak dijelaskan alasannya, namun prioritas pemerintah saat ini masih seputar penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Meski sampai saat ini masih tertunda, namun sebenarnya pemerintah telah menetapkan konsep dasar pembangunan ibu kota ini dengan melakukan sayembara kepada penduduk Indonesia.
Dari banyak peserta yang menyampaikan idenya, pemenangnya adalah Urban +.
Menurut desainnya, akan mengusung tema Negara Rumba Nusa, bahkan bakal ada Plaza Bhinneka Tunggal Ika dan Danau Pancasila.
Juga ada kawasan diplomatik, bisnis dan komersial hingga pemukiman.
Sementara Istana Presiden berada dekat dengan danau, juga berdekatan dengan kantor staf presiden dan Masjid Astana.
Founder Urban + Sibarani Sofian menjelaskan pemilihan konsep Negara Rimba Nusa karena 'Negara' sebagai perwakilan pemerintah, 'Rimba' karena lokasi berada di hutan, dan 'Nusa' merupakan identitas negara yang berdasarkan kepulauan.
"Dibutuhkan banyak ahli, ada 10 orang, kami sebagian tim dari kantor kita, Urban +, kemudian ada juga teman-teman, pernah bekerja di luar negeri juga hadir, minta bantuan dari luar negeri juga seperti dari Hong Kong, Singapura, juga Malaysia," jelas dia pada Maret lalu.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan realisasi fisik pembangunan Istana Presiden di ibu kota baru dipastikan tidak akan jauh berbeda dari desain hasil pemenang sayembara pada tahun lalu.
Kendati demikian, masih dibutuhkan kajian mendalam untuk realisasi desain tersebut.
"Itu tidak terlalu jauh berbeda dari desain yang dimiliki Kementerian PUPR, akan disesuaikan dengan realisasi di lapangan tapi basic design masih mengacu ke situ," kata dia.
Masih menurut desain tersebut, pemenang sayembara desain kawasan ibu kota negara, wilayah eksekutif presiden termasuk istana akan diapit oleh gedung lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan lembaga legislatif seperti DPR-MPR.
Rudy menjelaskan dari desain yang sudah beredar saat ini baru sebatas gambaran atau konsep dasar.
Dalam merealisasikannya masih dibutuhkan banyak pertimbangan.
"Kita harus melihat kondisi lahan di sana, bisa saja ada lahan yang sulit dibangun sehingga butuh penyesuaian. Apakah ada kawasan mangrove tentu kita tidak bisa bangun, harus ada penyesuaian. Lokasi juga mana yang lebih pas untuk dibangun kota," jelasnya.
"Masih harus dipilah mana yang bisa dibangun kota, mana daerah lindung, mana kawasan pertanian," tandasnya. [Democrazy/cnbc]
