DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Salim Segaf Al-Jufri Ketua Majelis Syura PKS mengkritisi rencana pemerintah menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite secara bertahap pada 2022.
Sebab, kata dia, langkah penghapusan premium dan pertalite memakai pendekatan bisnis tanpa memikirkan sisi konstitusi.
“BBM itu kebutuhan dasar energi seluruh rakyat. Kebutuhan dasar semestinya memakai logika konstitusi, bukan logika bisnis,” kata Salim Segaf.
Mantan Menteri Sosial itu menuturkan kebijakan penghapusan premium dan pertalite terkesan memaksa rakyat menjadi konsumen dan pemerintah sebagai juragan.
Terlebih lagi, rakyat tidak memiliki alternatif BBM murah lain setelah premium dan pertlite dihapus.
“Pemerintah sebagai juragan ingin mendapatkan keuntungan lebih demi menutupi ketidakmampuan mengelola keuangan negara,” kata Salim.
Sebelumnya, Indonesia akan memasuki masa transisi energi.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong penggunaan bensin RON 90 sebagai BBM ramah lingkungan.
Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), nantinya bensin dengan RON 90, yakni pertalite, bakal menjadi pengganti premium selama masa transisi.
Kendati demikian, pertalite juga akan dihapus setelah masa transisi selesai. Seusai BBM pertalite dan premium dihapus, hanya akan ada bensin dengan kadar oktan (Research Octane Number/RON) di atas 91 yang dinilai lebih ramah lingkungan seperti pertamax.
Sebelumnya, Peneliti Institute of Development and Economics Finance (Indef) Abra Talattov juga mengatakan bahwa rencana penghapusan Premium dan Pertalite tidak boleh dilakukan secara terburu-buru oleh pemerintah.
Eksekusi rencana itu, kata dia, masih perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Pasalnya, apabila kedua jenis BBM tersebut dihapuskan, maka akan ada beban masyarakat yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk kebutuhan energi.
Dari situ, akan menimbulkan kenaikan-kenaikan harga, baik dari sisi transportasi dan juga bahan pokok.
“Pemerintah harus bisa mengantisipasi dari pencabutan Premium dan Pertalite terhadap inflasi barang-barang yang lain, itu bagaimana dampaknya, sebesar apa ini akan menggerus daya beli masyarakat, dan pada akhirnya juga bisa kontradiktif dengan target pemerintah untuk memulihkan ekonomi,” katanya. [Democrazy/terkini]
