DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - PKS heran sekaligus mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena meneken perpres yang mengatur posisi wakil menteri (wamen) untuk membantu Mensos Tri Rismaharini atau Risma.
PKS menegaskan reformasi birokrasi seharusnya ditunjukkan dengan merampingkan struktur.
"Pertama, Pak Jokowi mau apa? Mestinya birokrasi kita dibuat ramping. Reformasi birokrasi itu miskin struktur dan kaya fungsi," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Kamis (23/12/2021).
Mardani menilai pengaturan kembali posisi wamen merupakan contoh buruk pengelolaan pemerintahan.
Sebab, menurut Mardani, pemerintah juga berencana menghapus eselon 3 dan 4.
"Kedua, Ini contoh buruk bagi pengelolaan pemerintahan ke depan. Eselon 3 dan 4 mau dihapus, pos wakil menteri terus ditambah," ujarnya.
Mardani merupakan anggota Komisi II DPR RI. Komisi II DPR merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang bermitra dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Lebih lanjut Mardani mendesak pemerintah agar tidak mengeluarkan anggaran untuk hal-hal yang saat ini bukan prioritas.
Sebab, kini masyarakat masih kesulitan akibat dampak pandemi COVID-19.
"Ketiga, anggaran negara akan lebih banyak dikeluarkan untuk pos-pos ini, yang mestinya sekarang fokus untuk rakyat menghadapi pandemi," imbau Mardani.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi pekan kemarin meneken perpres yang mengatur posisi Wamensos.
Posisi Wamensos diatur dalam Perpes Nomor 110 Tahun 2021.
Dilihat Kamis (23/12), posisi Wakil Menteri untuk Mensos Tri Rismaharini (Risma) ini diatur dalam Perpes Nomor 110 Tahun 2021.
Nantinya kinerja Mensos Risma bisa dibantu oleh Wamen.
Dengan adanya Perpres Nomor 110 Tahun 2021, ada 5 posisi wamen yang masih lowong.
Sebab, sebelumnya, periode Mei-Oktober 2021, Jokowi diketahui sudah meneken 4 perpres yang mengatur posisi wamen.
Empat posisi wamen tersebut adalah WamenPAN-RB, Wamendikbud Ristek, Wamen Investasi, dan Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional. Ditambah Wamensos, berarti ada 5 posisi wamen yang masih lowong. [Democrazy/dtk]
