Dituduh Korupsi Lahan, Perdana Menteri Somalia Diskors oleh Presiden | DEMOCRAZY News | Indonesian Political News -->

Breaking

logo

Senin, 27 Desember 2021

Dituduh Korupsi Lahan, Perdana Menteri Somalia Diskors oleh Presiden

Dituduh Korupsi Lahan, Perdana Menteri Somalia Diskors oleh Presiden

Dituduh Korupsi Lahan, Perdana Menteri Somalia Diskors oleh Presiden

DEMOCRAZY.ID - Presiden Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, menangguhkan Perdana Menteri Mohammed Hussein Roble dari jabatannya akibat dugaan korupsi pada Senin (27/12).


Dikutip dari Reuters, Roble dituduh menjarah lahan milik Angkatan Darat Nasional Somalia dan ikut campur dalam sebuah investigasi oleh Kementerian Pertahanan. 


Meskipun Roble diskors, seluruh menteri tetap menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa.


Roble belum memberikan komentar lebih jauh soal ini. Namun, juru bicara pemerintahan, Mohamed Ibrahim Moalimuu, mengatakan tindakan sang Presiden tidak konstitusional. 


Moalimuu menegaskan, Roble akan tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai PM.


Kedua pimpinan Somalia ini berseteru pada Minggu (26/12), ketika Mohamed menuduh Roble menunda berlangsungnya pemilihan parlemen dan Roble menuding Mohamed dengan tuduhan yang sama.


Imbasnya, tak hanya Roble yang diskors. Mohamed mengatakan, ia juga mencabut Komandan Marinir Somalia, Jenderal Abdihamid Mohamed Dirir, dalam investigasi soal dugaan korupsi.


Pasukan bersenjata dikabarkan dikerahkan di sekitar kantor Roble. Menanggapi hal itu, Asisten Menteri Informasi, Abdirahman Yusuf Omar Adala, mengatakan pengerahan pasukan tidak akan mencegah Roble dalam menjalankan tugas-tugasnya.


“Apa yang terjadi pada pagi ini adalah sebuah kudeta tidak langsung. Tapi mereka tidak akan menang,” kata Adala dalam unggahan di Facebook resminya.


Ini bukan kali pertama Mohamed menskors Roble. Pada September, Mohamed menghentikan kewenangan Roble untuk mempekerjakan dan memecat pejabat, dalam perselisihan soal sebuah investigasi pembunuhan.


Keduanya pertama kali cekcok pada April. Saat itu, Mohamed memperpanjang masa jabatannya selama dua tahun, dari yang semula hanya empat tahun. Hal ini menyebabkan perpecahan faksi-faksi militer.


Ketegangan sempat mereda ketika Mohamed menunjuk Roble untuk memegang kendali atas keamanan dan penyusunan pemilihan legislatif dan presiden yang tertunda. [Democrazy/kmpr]