Breaking

logo

31 Desember 2021

Catatan Refleksi Akhir Tahun 2021: Iklim Demokrasi Indonesia Dinilai Memburuk

Catatan Refleksi Akhir Tahun 2021: Iklim Demokrasi Indonesia Dinilai Memburuk

Catatan Refleksi Akhir Tahun 2021: Iklim Demokrasi Indonesia Dinilai Memburuk

DEMOCRAZY.ID - Menjelang pergantian tahun 2022, Partai Demokrat memberikan catatan refleksi akhir tahun 2021. 


Di mana Partai Demokrat menyoroti perihal buruknya demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan.


"Demokrasi Indonesia semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir ini," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Jumat (31/12/2021).


Herzaky mencontohkan buruknya demokrasi ditandai dengan banyaknya hasil survei yang merekam jika masyarakat takut berbicara politik di muka publik. 


Karena berbicara berbeda atau mengkritik pemerintah, bisa berujung dipolisikan, di doxing, bahkan diretas akun media sosialnya.


"Berdialektika yang merupakan ruh dari demokrasi, kini menjadi barang langka. Karena begitu pendukung pemerintah yang kalah berdialektika, bisa berujung pada laporan ke polisi, ataupun membawanya ke pengadilan. Padahal, entah pasal apa yang dituduhkan. Hanya ingin menakut-nakuti dan menghabiskan energi pihak yang di luar pemerintahan," tegas dia.


Catatan kedua, lanjut Herzaky, demokrasi Indonesia dinilai berjalan mundur dan berada di titik terendah dalam empat belas tahun terakhir, bahkan masuk dalam kategori demokrasi cacat, menurut beberapa lembaga kredibel internasional.


Disebutkan Herzaky dari The Economist Intelligence Unit, lalu Freedom House, lembaga pemerhati Demokrasi dunia yang didirikan Eleanor Roosevelt, sampai ke The Australian University yang membahas kemunduran demokrasi Indonesia dari stagnasi menuju regresi.


"Bahkan, 100 ilmuwan sosial politik Indonesia bersama LP3ES merangkum kemunduran demokrasi Indonesia ini dalam satu buku bertajuk Demokrasi tanpa Demos," terang Herzaky.


Untuk yang ketiga, kata Herzaky, belum lagi tren kinerja transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Indonesia menurut Transparency International. 


Selama sepuluh tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004-2014, berhasil naik 12 poin. 


Sedangkan enam tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, kini jeblok dan hanya naik 1 poin dibandingkan dengan tahun pertama menjabat.


Lebih lanjut Herzaky menekankan apabila Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan pentingnya kita menjaga demokrasi di Indonesia.


"Demokrasi tidak boleh dijalankan secara serampangan, apalagi dengan menabrak logika 'akal sehat rakyat'. Siapa yang berani melukai rasa kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, maka rakyat akan bangkit dan bersatu melawannya. Itulah rumus demokrasi yang sehat," papar Herzaky.


Maka dari itu, Partai Demokrat berharap menuju tahun 2024, pemerintahan Presiden Jokowi bisa memperbaiki iklim demokrasi di Indonesia. Sebagaimana halnya demokrasi di era Presiden SBY.


"Tentu kami berharap menuju 2024, Pemerintahan Joko Widodo bisa memperbaiki iklim demokrasi Indonesia. Selama ada niat baik dan sungguh-sungguh berusaha, kami sangat yakin perbaikan demokrasi Indonesia bisa tercapai seperti halnya di era pemerintahan SBY dulu," tandasnya. [Democrazy/idz]