-->

Breaking

logo

27 Desember 2021

Alasan Premium Harus Banget Dihapus, Sempat Jadi Mainan Mafia Migas

Alasan Premium Harus Banget Dihapus, Sempat Jadi Mainan Mafia Migas

Alasan Premium Harus Banget Dihapus, Ternyata Sempat Jadi Mainan Mafia Migas

DEMOCRAZY.ID - Rencana pemerintah untuk menghapus bahan bakar minyak (BBM) Premium (RON 88) banyak disorot. 


Premium akan dialihkan ke BBM Pertalite (RON 90). 


Langkah ini dinilai sebagai salah satu memperbaiki kondisi lingkungan dengan mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan.


Dalam rangka itu, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih menjelaskan bahwa Indonesia kini mulai memasuki masa transisi di mana BBM RON 90 akan menjadi bahan bakar antara menuju BBM yang ramah lingkungan.


"Kita memasuki masa transisi di mana Premium (RON 88) akan digantikan dengan Pertalite (RON 90), sebelum akhirnya kita akan menggunakan BBM yang ramah lingkungan," katanya baru-baru ini, dikutip Senin (27/12/2021).


Sejatinya rencana pemerintah untuk menghapus BBM Premium sudah sering terdengar, bahkan sejak bertahun-tahun lalu. 


Selain karena tak ramah lingkungan, Premium juga memiliki biaya produksi yang tinggi karena bahan bakunya yang harus diimpor, baru kemudian diolah lagi di dalam negeri.


Sudah banyak pihak yang mengutarakan hal tersebut, contohnya oleh Menteri ESDM pada tahun 2012 lalu. 


Menteri ESDM yang saat itu dijabat oleh Jero Wacik mengatakan harga bensin Premium mahal dan sebagian harus diimpor oleh Pertamina. 


Saat itu ia meminta secara perlahan pengguna mobil pribadi untuk beralih menggunakan bahan bakar gas (BBG).


"Di era demokrasi, semuanya maunya cepat. Kalau mau pindah ke gas, karena gas lebih efisien dan banyak. Premium itu mahal, sebagian impor lagi," kata Jero.


Selain Jero Wacik, Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi pada 2014 lalu juga pernah menyatakan Premium adalah BBM yang dijual lebih murah dari harga pasar. 


Namun untuk memproduksi Premium dibutuhkan proses yang tidak mudah dan biaya tidak murah.


Djoko Siswanto, Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, mengatakan sudah semakin sulit mencari Premium atau yang dikenal dengan RON 88. 


Hampir semua produsen minyak sudah memproduksi RON 92 atau sekelas Pertamax yang non subsidi.


"RON 88 itu sudah jarang sekali bisa didapat, hampir semua produsen minyak produksinya sekarang ini RON 92 ke atas. Bahkan untuk impor RON 88, Petral harus blending (mencampurkan) nafta 92 dengan berbagai macam campuran agar bisa jadi RON 88. Itu kan biaya lagi," papar Djoko pada 2014 lalu.


Oleh karena itu, Djoko menyebutkan agar BBM bersubsidi dinaikkan kelasnya dari RON 88 menjadi RON 92. 


Artinya, Premium akan hilang dan Pertamax menjadi BBM bersubsidi.


Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi juga mengatakan penghapusan Premium akan menguntungkan PT Pertamina (Persero). 


Sebab, ada banyak biaya yang dikeluarkan demi menjual BBM Premium.


"Tidak saja mengurangi biaya transportasi, tapi juga mengurangi biaya subsidi yang selama ini dibebankan kepada Pertamina," lanjutnya.


Meski begitu, ia tidak yakin jika Premium bakal dihapus tahun depan. Wacana penghapusan Premium yang sudah berhembus sejak 2017 sampai saat ini tak kunjung terealisasi. 


Sebab menurutnya, ada pihak-pihak yang tak menginginkan rencana itu.


"Saya tidak yakin tahun depan Premium benar-benar dihapuskan. Pasalnya, sejak 2017 penghapusan Premium sudah diwacanakan, tetapi hingga kini tidak pernah direalisasikan. Kendalanya, saya menduga, pemburu rente impor Premium selalu mencegah rencana penghapusan Premium," ujarnya.


Fahmy menyebut rencana penghapusan Premium dicegah oleh pemburu rente impor yang terancam rugi. 


"Pertamina diuntungkan, sedangkan pemburu rente dari impor Premium dirugikan. Jika benar-benar dihapuskan, pemburu rente akan mengalihkan lahan buruan rente," ujarnya.


Pernyataan Fahmi soal pemburu rente di sektor migas ini nyatanya bukan cuma angin lewat belaka. Detikers masih ingat dengan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral)? Anak usaha Pertamina yang resmi dibubarkan pada 13 Mei 2015 lalu.


Selama puluhan tahun, proses pengadaan impor minyak di Indonesia dilakukan lewat Petral, anak usaha Pertamina yang berdomisili di Singapura. 


Pembelian lewat Petral ini disebut-sebut sebagai ladang subur bagi mafia migas.


Kondisi ini membuat harga minyak atau BBM yang dibeli Pertamina menjadi lebih mahal, ketimbang membelinya langsung pada National Oil Company (NOC) sebagai produsen, lantaran pengadaan Petral selama ini dilakukan melalui trader.


Dengan dukungan pemerintah, Direktur Utama Pertamina kala itu, Dwi Soetjipto, langsung bergerak cepat dengan membubarkan Petral dan anak usahanya, Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES). 


Dwi menyebut banyak ketidakberesan dalam proses pengadaan minyak di dalam Petral, dan selama puluhan tahun pula Petral hampir tak pernah tersentuh. Meski Petral sudah dibubarkan, namun bukan berarti mafia migas sudah hilang sepenunya.


"Setelah kami konsultasi ke presiden, dan presiden sangat mendorong bersihkan saja, dan dengan Menteri BUMN juga kami diskusikan juga, akhirnya kami putuskan dibubarkan. Dari situ diikuti audit investigasi, dan kemudian diketahui adanya potensi-potensi permainan di sana. Itu satu sisi berkaitan dengan pembubaran Petral," kata Dwi Soetjipto kepada detikcom pada 2016 lalu. [Democrazy/dtk]