DEMOCRAZY.ID - Politikus Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, ikut menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja atau Omnibus Law bertentangan dengan UUD I945. Melalui cuitannya, Benny Harman mengatakan bahwa jika Omnibus Law dibatalkan oleh MK, maka ada pelajaran berharga bagi pemerintah dari putusan ini. Menurutnya, pemerintah atau penguasa jangan pernah mengabaikan suara rakyat (vox populi) dalam pembentukan sebuah Undang-Undang. Dia pun menyatakan salut dengan putusan MK yang telah membatalkan dan meminta revisi selama 2 tahun "karya" besar Presiden Joko Widodo itu. "Dari 'kampeong' saya dapat kabar MK telah batalkan UU Ciptaker, Omnibus Law, karya besar Presiden Jokowi. Jika betul kabar ini, ini lah pelajaran berharga bagi penguasa: Jangan pernah mengabaikan suara rakyat/vox populi dalam pembentukan UU. Salut atas keberanian MK, " katanya, sebagaimana dikutip dari akun Twitter @BennyHarmanID pada Jumat, 26 November 20
DEMOCRAZY.ID - Politikus Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, ikut menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja atau Omnibus Law bertentangan dengan UUD I945. Melalui cuitannya, Benny Harman mengatakan bahwa jika Omnibus Law dibatalkan oleh MK, maka ada pelajaran berharga bagi pemerintah dari putusan ini. Menurutnya, pemerintah atau penguasa jangan pernah mengabaikan suara rakyat (vox populi) dalam pembentukan sebuah Undang-Undang. Dia pun menyatakan salut dengan putusan MK yang telah membatalkan dan meminta revisi selama 2 tahun "karya" besar Presiden Joko Widodo itu. "Dari 'kampeong' saya dapat kabar MK telah batalkan UU Ciptaker, Omnibus Law, karya besar Presiden Jokowi. Jika betul kabar ini, ini lah pelajaran berharga bagi penguasa: Jangan pernah mengabaikan suara rakyat/vox populi dalam pembentukan UU. Salut atas keberanian MK, " katanya, sebagaimana dikutip dari akun Twitter @BennyHarmanID pada Jumat, 26 November 20