DEMOCRAZY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alasan di balik pemerintah membantu pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebesar Rp4,3 triliun. Kata Sri Mulyani, dana itu masuk dalam suntikan modal untuk PT KAI sebesar Rp6,9 triliun tahun 2021. Namun, karena penyertaan modal negara (PMN) untuk KAI tidak tercantum dalam UU APBN tahun 2021, PMN akan menggunakan Sisa Lebih Anggaran (SAL) tahun 2021. "Jadi PT Kereta Api yang dapatkan PMN Rp 6,9 triliun untuk menyelesaikan LRT Jabodetabek yang alami cost overrun Rp 2,6 triliun dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk memenuhi kebutuhan base equity Rp4,3 triliun," ujar Sri Mulyani, Kamis (11/11/2021). Menurut Sri Mulyani, pemerintah harus segera mengeluarkan dana tersebut karena bisa menghambat jalannya proyek secara keseluruhan. Tanpa tambahan dana dari APBN, lanjutnya, pinjaman untuk perusahaan konsorsium Kereta Cepat Jakarta Bandung sulit dicairkan dari China. "Sebetulnya proyek ini jalan berdasarkan pinja
DEMOCRAZY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alasan di balik pemerintah membantu pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebesar Rp4,3 triliun. Kata Sri Mulyani, dana itu masuk dalam suntikan modal untuk PT KAI sebesar Rp6,9 triliun tahun 2021. Namun, karena penyertaan modal negara (PMN) untuk KAI tidak tercantum dalam UU APBN tahun 2021, PMN akan menggunakan Sisa Lebih Anggaran (SAL) tahun 2021. "Jadi PT Kereta Api yang dapatkan PMN Rp 6,9 triliun untuk menyelesaikan LRT Jabodetabek yang alami cost overrun Rp 2,6 triliun dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk memenuhi kebutuhan base equity Rp4,3 triliun," ujar Sri Mulyani, Kamis (11/11/2021). Menurut Sri Mulyani, pemerintah harus segera mengeluarkan dana tersebut karena bisa menghambat jalannya proyek secara keseluruhan. Tanpa tambahan dana dari APBN, lanjutnya, pinjaman untuk perusahaan konsorsium Kereta Cepat Jakarta Bandung sulit dicairkan dari China. "Sebetulnya proyek ini jalan berdasarkan pinja