Sebut Reuni 212 Cuma Caper dan Ada Niat Terselubung, Buya Syakur: Negara Tak Perlu Tanggapi! | DEMOCRAZY News | Media Informasi Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Senin, 08 November 2021

Sebut Reuni 212 Cuma Caper dan Ada Niat Terselubung, Buya Syakur: Negara Tak Perlu Tanggapi!

Sebut Reuni 212 Cuma Caper dan Ada Niat Terselubung, Buya Syakur: Negara Tak Perlu Tanggapi!

Sebut Reuni 212 Cuma Caper dan Ada Niat Terselubung, Buya Syakur: Negara Tak Perlu Tanggapi!

DEMOCRAZY.ID - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid angkat bicara terkait adanya rencana gerakan pengerahan massa dalam gelaran Reuni Akbar Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).


Rencanya, PA 212 bakal menggelar reuni akbar di Monumen Nasional (Monas), pada awal bulan Desember 2021 mendatang.


Habib Syakyur menilai, rencana reuni yang diinisiasi PA 212 tersebut sevenarnya hanya untuk mencari perhatian kepada publik dan pemerintah belaka.


Mereka hanya ingin menunjukkan eksistensinya agar dianggap masih ada. 


Oleh sebabnya rencana itu juga patut diduga hanya untuk mengumpul pundi-pundi keuntungan saja dari pihak-pihak tertentu, demi eksistensi kelompok mereka.


“Reuni 212 gerakan ini menurut saya kok cuma ingin menunjukkan esksistensinya saja terhadap negara. Ini dugaan saja ya, ada motif cari keuntungan,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, pada Senin, 8 November 2021.


Tokoh yang kerap menyarakan dan membahas isu radikal serta intoleran ini menyarankan agar pemerintah tidak perlu memberikan tanggapan terkait rencana reuni PA 212 tersebut.


Habib Syakur meminta agar pemerintah bersikap acuh terhadap gerakan PA 212.


“Negara sebaiknya menjadi pendengar dan penonton setia, jangan mau ikuti apa yang dimau 212,” ujarnya.


Apabila nantinya reuni akbar tersebut terlaksana dan dihadiri banyak massa yang mengabaikan protokol kesehatan, maka langkah yang tepat ada dua menurut Habib Syakur.


Pertama, terhadap isu yang mereka gaungkan nanti hanya sekedar menjadi catatan saja bagi pemerintah.


Kemudian yang kedua, aparat penegak hukum bisa menindak penanggung jawab aksi secara hukum karena mengabaikan protokol kesehatan Covid-19.


“Aspirasinya cukup didengar, ditulis dan ditampung saja. Tak perlu ditanggapi,” imbuhnya. [Democrazy/hops]