DEMOCRAZY.ID - Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim menilai Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov. Hibah itu bernilai Rp 10,6 miliar. "Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan," kata Luqman kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021). "Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik Gubernur?" sambungnya. Wakil Ketua Komisi II DPR itu beranggapan cyber army yang dibentuk MUI itu berlebihan. Dia menganggap MUI menjadi tunggangan demi kepentingan politik Anies. "Pembentukan cyber army oleh MUI untuk melindungi Anies Baswedan dan ulama, menurut say
DEMOCRAZY.ID - Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim menilai Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov. Hibah itu bernilai Rp 10,6 miliar. "Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan," kata Luqman kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021). "Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik Gubernur?" sambungnya. Wakil Ketua Komisi II DPR itu beranggapan cyber army yang dibentuk MUI itu berlebihan. Dia menganggap MUI menjadi tunggangan demi kepentingan politik Anies. "Pembentukan cyber army oleh MUI untuk melindungi Anies Baswedan dan ulama, menurut say