DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Bareskrim Polri langsung menindaklanjuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta kepada KPK, Kejaksaan, dan Polri untuk menindak para mafia pelabuhan.
Kabareskrim Polri Komjen P Agus Andrianto mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun strategi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Sedang kita susun petunjuk arah (jukrah) ke jajaran dengan penekanan kembali bapak Menko Marves," kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, 12 November 2021.
Agus berujar untuk saat ini pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap potensi pelanggaran yang ada dipelabuhan.
Termasuk akan melakukan penindakan jika ada laporan dari setiap pelaku usaha yang menjadi korban.
"Sementara gegiatan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di pelabuhan juga dilakukan, lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami," tuturnya.
Sebelumnya Luhut meminta Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian bersama-sama membentuk satgas khusus untuk memberantas mafia pelabuhan.
Hal itu disampaikan Luhut dalam 'Bincang StranasPK - Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan' di kanal Youtube StranasPK Official pada Kamis, 11 November 2021.
"Saya mohon KPK dengan Kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," ujarnya.
Menurutnya, mafia pelabuhan telah merusak sistem di Indonesia, sehingga sudah seharusnya dijebloskan ke penjara.
"Ini yang saya kira bagus, dipenjarakan, sudah jelas orang-orang begini masih macem-macem, saya udah bilang ke Pak Pahala kemarin, 'ayo kita bawa orang-orang ini, yang sudah jelas merusak sistem kita, diganti atau dipenjarakan'," ujarnya. [Democrazy/pkry]
