DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi turut mengomentari pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyebut Presiden Joko Widodo membebaskan menteri-menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas untuk Pilpres 2024.
Diketahui, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa memang berada di dalam kabinet pemerintahan.
Meski begitu, kata Baidowi, Suharso tetap masih fokus pada tugasnya sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas.
"Pak Suharso saat ini lebih fokus pada tugasnya di kabinet sebagai menteri PPN/Kepala Bappenas. Adapun tugas di kepartaian tetap jalan dengan dilaksanakan oleh jajaran pengurus harian DPP," kata Baidowi saat dihubungi, Selasa (9/11/2021).
Namun terkait elektoral untuk kepentingan 2024, Baidowi tak menampik Suharso juga mengharapkan hal tersebut.
Hanya saja, ia mengklaim, upaya tersebut dilakukan pihaknya secara alamiah.
"Upaya peningkatan elektoral pak Suharso berjalan secara alamiah memanfaatkan acara konsolidasi partai, yang saat ini masuk tahap konsolidasi di DPC atau cabang-cabang," tuturnya.
Lebih lanjut, Baidowi mengatakan, salah satu cara yang dilakukan secara alamiah untuk meraih elektabilitas yakni pemasangan foto di baliho-baliho acara Musyawarah Cabang (Muscab).
"Diantaranya ada baliho yang dipasang oleh DPW-DPW dengan memasang foto pak ketum," tuturnya.
Naikkan Elektabilitas
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan, Presiden Joko Widodo membebaskan para menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas sebagai bakal calon maju di Pilpres 2024.
Menurutnya, hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja pemerintah.
"Tidak ada masalah, artinya begini, Presiden memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).
Muzani mengatakan, dengan mempersilakan para menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas merupakan cara yang sehat untuk memilih calon pemimpin ke depan.
"Makin banyak makin bagus. Kami sendiri di Gerindra melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Rakyat pilihannya makin banyak makin bagus," tuturnya.
Lebih lanjut, Muzani mengatakan, menteri-menteri yang berambisi maju sebagai calon presiden tidak akan menganggu jalannya pemerintahan.
Menurutnya, menteri yang ingin menjadi capres tidak perlu mundur kecuali sudah ditetapkan.
"Kalau kita percaya pada kekuatan demokrasi itu pasti tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja di demokrasi," tuturnya.
"Tidak (harus mundur), mundur itu kalau sudah ditetapkan. Sebagai calon presiden, ditetapkan atau daftar saya agak lupa uu nya itu ada aturannya," sambungnya. [Democrazy/sra]
