DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan pernyataan tegas dengan mengatakan tak ada lagi pengusaha maupun pejabat pemerintah yang saling melakukan praktik suap.
Ya, pernyataan tersebut disampaikan oleh Firli Bahuri saat setelah KPK dan Kadin Indonesia menandatangani kesepakatan anti suap pada Kamis, 25 November 2021 kemarin.
Dengan begitulah ia nampak percaya diri mengatakan bahwa tak ada lagi penyelenggara negara maupun pengusaha yang melakukan praktik suap.
“Mulai hari ini, tidak ada lagi pengusaha yang memberi suap kepada penyelenggara negara. Mulai hari ini pun, tak ada penyelenggara negara menerima suap dari pengusaha,” tegasnya.
Diketahui, kesepakatan tersebut merupakan pembaruan dari kesepakatan sebelumnya yang juga pernah ditandatangani pada 2017 silam.
Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah perilaku suap antara pengusaha dan pemangku kepentingan.
Firli pun berucap, kesepakatan tersebut akan membuat perekonomian nasional menjadi lebih lancar, mudah, dan efektif efisien.
Dengan begitu, pengusaha tak perlu lagi mengeluarkan gratifikasi demi melancarkan usahanya.
Lebih lanjut Firli juga mengapresiasi peran Kadin Indonesia yang terus mealakukan kerjasama dengan KPK.
Ia menilai, peran Kadin saat ini cukup vital untuk membantu pemerintah dalam mencapai target ekonomi.
Ia pun berharap dengan adanya kesepakatan tersebut tidak ada lagi suap di masa pemerintahan Jokowi.
Dengan itu, Firli berharap pula dapat mengundang banyak investasi ke dalam negeri. [Democrazy/terkini]
