DEMOCRAZY.ID - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan menyatakan kekhawatiran partainya saat pengesahan Undang-undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terjadi saat ini. Menurutnya, hal itu terlihat dari penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang murah yang kemudian mengundang aksi demonstrasi di sejumlah daerah pada hari ini. "Apa yang dikhawatirkan Fraksi Partai Demokrat saat pengambilan keputusan UU Ciptaker, akhirnya hari ini terjadi, khususnya upah buruh murah. Masa depan buruh dikubur UU Ciptaker," kata Irwan, Kamis (25/11). Ia menyatakan, aksi demonstrasi yang digelar buruh di sejumlah daerah saat ini merupakan buah dari penyusunan UU Ciptaker secara terburu-buru. Irwan pun mengkritik penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan-regulasi turunan UU Ciptaker karena menutup ruang perundingan secara bipartit alias perundingan antara buruh atau serikat buruh dengan pengusaha. "Sehingga dalam pene
DEMOCRAZY.ID - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan menyatakan kekhawatiran partainya saat pengesahan Undang-undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terjadi saat ini. Menurutnya, hal itu terlihat dari penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang murah yang kemudian mengundang aksi demonstrasi di sejumlah daerah pada hari ini. "Apa yang dikhawatirkan Fraksi Partai Demokrat saat pengambilan keputusan UU Ciptaker, akhirnya hari ini terjadi, khususnya upah buruh murah. Masa depan buruh dikubur UU Ciptaker," kata Irwan, Kamis (25/11). Ia menyatakan, aksi demonstrasi yang digelar buruh di sejumlah daerah saat ini merupakan buah dari penyusunan UU Ciptaker secara terburu-buru. Irwan pun mengkritik penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan-regulasi turunan UU Ciptaker karena menutup ruang perundingan secara bipartit alias perundingan antara buruh atau serikat buruh dengan pengusaha. "Sehingga dalam pene