DEMOCRAZY.ID - Esti Wijayati Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP menanggapi pendapat Ketua Majelis Keluarga Indonesia, Haikal Hassan, mengenai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Haikal Hassan menyatakan bahwa Permendikbudristek di Pasal 5 telah menginjak-injak hukum Indonesia, karena seakan mengizinkan perbuatan tidak senonoh. Terutama, dijelaskan Haikal Hassan, dengan kata-kata 'tanpa persetujuan korban' yang ada di dalam Permendikbudristek, seolah Menteri Pendidikan melegalkannya. Namun, dibantah Esti Wijayati bahwa apa yang dikhawatirkan Haikal Hassan sesungguhnya tidak ada sama sekali dalam peraturan di dalam Permendikbudristek. "Jadi apa yang dituangkan di dalam peraturan Menteri ini adalah berkaitan dengan pencegahan, pengamanan, dan penanganan kekerasan seksual," katanya pada Jumat, 12 November 2021. "Sekarang pertanyaannya kita sampaikan ke Pak Haikal, sejauh ini adakah peraturan yang sudah mengatur mengenai hal ini," lanjut Esti Wijayati. Dia
DEMOCRAZY.ID - Esti Wijayati Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP menanggapi pendapat Ketua Majelis Keluarga Indonesia, Haikal Hassan, mengenai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Haikal Hassan menyatakan bahwa Permendikbudristek di Pasal 5 telah menginjak-injak hukum Indonesia, karena seakan mengizinkan perbuatan tidak senonoh. Terutama, dijelaskan Haikal Hassan, dengan kata-kata 'tanpa persetujuan korban' yang ada di dalam Permendikbudristek, seolah Menteri Pendidikan melegalkannya. Namun, dibantah Esti Wijayati bahwa apa yang dikhawatirkan Haikal Hassan sesungguhnya tidak ada sama sekali dalam peraturan di dalam Permendikbudristek. "Jadi apa yang dituangkan di dalam peraturan Menteri ini adalah berkaitan dengan pencegahan, pengamanan, dan penanganan kekerasan seksual," katanya pada Jumat, 12 November 2021. "Sekarang pertanyaannya kita sampaikan ke Pak Haikal, sejauh ini adakah peraturan yang sudah mengatur mengenai hal ini," lanjut Esti Wijayati. Dia