DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak asal bicara terkait adanya dugaan jual-beli jabatan di lingkungan perusahaan milik negara.
Menurutnya, dengan kewenangan yang dimiliki, seharusnya Erick bisa langsung mengambil tindakan.
Bahkan bila perlu membawa perkara ini ke jalur hukum agar masalahnya dapat segera selesai.
“Tidak pantas seorang Menteri menjadikan perkara jual-beli jabatan ini sebagai bahan gosip. Sebagai penanggungjawab Kementerian BUMN, ia harusnya bisa menindak pelaku jual-beli jabatan. Bukan sekadar menjadikan isu yang menghebohkan,” ucap Mulyanto.
Selanjutnya Mulyanto menduga kasus tidak sedap ini juga dapat terjadi di klaster BUMN energi, yang merupakan mitra Komisi VII.
Sebab menurutnya tanda-tandanya dapat dilihat dari gonta-gonti direksi dalam waktu yang relatif singkat.
Hal ini diduja sebagai salah satu pemicu Presiden Jokowi marah dan memanggil Direktur Utama, Komisaris Utama Pertamina dan Direktur Utama PLN ke istana, sepulang dari pertemuan iklim di Glasgow, agar BUMN ini lebih meningkatkan kinerjanya mempersiapkan transisi energi.
Kemudian menurut Mulyanto, walaupun publik sudah mengendus gelagat soal jual-beli jabatan di BUMN ini, namun harus diakui apa yang dibeberkan Menteri BUMN ini cukup mengejutkan.
Terlebih lagi Erick secara lugas menyebut angka rupiah yang fantastis untuk jual-beli jabatan tertentu di BUMN.
Dikabarkan Erick menyebut untuk satu kursi jabatan direksi dibanderol Rp25 milyar.
Lebih lanjut dikatakan, Mulyanto sangat menyayangkan kalau pernyataan Erick tersebut sekedar wacana yang tidak diikuti tindak lanjut.
Sebab sebelumnya ia juga pernah mengungkap adanya 159 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian BUMN dan melibatkan kurang lebih 53 orang pejabat.
Kemudian, Erick juga mengungkapkan adanya indikasi korupsi dalam pembangunan pabrik blast furnace (tanur tiup) milik Krakatau Steel yang mangkrak.
Pasalnya, pembangunan pabrik dengan dana sebesar Rp12 triliun ini dinyatakan gagal dan perusahaan menanggung utang mencapai Rp31 triliun.
Dan yang terakhir adalah adanya dugaan kasus korupsi di BUMN Garuda, seperti yang dilansir dari Akuratnews pada Minggu 28 November 2021.
“Semua kasus tersebut tidak terdengar tindak lanjut hukumnya. Padahal kasus jual-beli jabatan ditingkat pimpinan BUMN menjadi awal dari berbagai kasus korupsi yang marak di BUMN. Sebab, pejabat yang bayar saat memperoleh kursi, tentunya akan mencari cara untuk balik modal. Cara yang mudah, ya dengan korupsi,” tandas Mulyanto.
Atas pernyataan Erick tersebut, Mulyanto mendesak agar menuntaskan masalah ini secara transparan.
Jangan sampai ada anggapan isu jual-beli jabatan hanya pengalih perhatian dari masalah yang melibatkan Boy Thohir, kakak Eric, dengan salah satu anak usaha BUMN.
Diberitakan sebelumnya bahwa Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia mengundurkan diri meskipun baru dilantik.
Ia merasa kesulitan menyelesaikan restrukturisasi utang PT Rekind, anak perusahaan Pupuk Indonesia, sebagai dampak kerugian bisnis dengan perusahaan milik Boy Thohir. [Democrazy/terkini]
