DEMOCRAZY.ID - Pemerintah perlu segera merespons pertanyaan publik terkait tim seleksi (timsel) penyelenggara Pemilu 2021-2022. Pertanyaan ini logis karena ada empat nama dalam tim tersebut yang meruakan ”orang presiden”. Mereka adalah Juri Ardiantoro, Bahtiar, Edward Omar Sharif Hiariej dan Poengky Indarti. "Keempat nama dimaksud menjabat dalam jabatan struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Lembaga Kompolnas misalnya adalah lembaga di bawah dan bertanggung langsung kepada Presiden," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Untuk Indonesia Ray Rangkuti, Rabu (13/10/2021). Menurut dia, hal ini bertentangan dengan Pasal 22 ayat 6 UU No 7/2017 yang mensyaratkan wakil pemerintah dalam Timsel hanyalah tiga orang. "Sementara wakil masyarakat dan akademisi adalah empat orang. Dengan kenyataan ini, salah satu wakil dari masyarakat atau akademisi kurang jumlahnya sementara wakil pemerintah lebih," jelas Ray. Selain potensial melanggar UU, R
Pemerintah Mendominasi Timsel Penyelenggara Pemilu 2024, Ray Rangkuti: Wajar Jika Rakyat Menaruh Curiga!
Oktober 13, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah perlu segera merespons pertanyaan publik terkait tim seleksi (timsel) penyelenggara Pemilu 2021-2022. Pertanyaan ini logis karena ada empat nama dalam tim tersebut yang meruakan ”orang presiden”. Mereka adalah Juri Ardiantoro, Bahtiar, Edward Omar Sharif Hiariej dan Poengky Indarti. "Keempat nama dimaksud menjabat dalam jabatan struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Lembaga Kompolnas misalnya adalah lembaga di bawah dan bertanggung langsung kepada Presiden," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Untuk Indonesia Ray Rangkuti, Rabu (13/10/2021). Menurut dia, hal ini bertentangan dengan Pasal 22 ayat 6 UU No 7/2017 yang mensyaratkan wakil pemerintah dalam Timsel hanyalah tiga orang. "Sementara wakil masyarakat dan akademisi adalah empat orang. Dengan kenyataan ini, salah satu wakil dari masyarakat atau akademisi kurang jumlahnya sementara wakil pemerintah lebih," jelas Ray. Selain potensial melanggar UU, R