DEMOCRAZY.ID - Beberapa media Jepang menuliskan mengenai perubahan kebijakan Indonesia mengenai pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang semula tidak ditanggung pemerintah, oleh swasta saja menjadi ditanggung pemerintah Indonesia. “Pada tanggal 6 Oktober, Presiden Joko Widodo mengumumkan revisi keputusan presiden yang akan memungkinkan investasi dana nasional atas rencana pembangunan kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia di bawah kepemimpinan China,” tulus Nikkei Shimbun hari ini (13/10/2021). Kesepakatan awal antara kedua pemerintah adalah menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan dibebani dengan beban keuangan, tambahnya. “Tetapi kurangnya penelitian bisnis sebelumnya mengungkapkan bahwa biaya melebihi harapan, memaksa perubahan kebijakan. Pemerintahan Jokowi juga memasukkan pinjaman pemerintah sebagai opsi. Pada awal September, presiden Perkeretaapian Nasional Indonesia mengatakan dalam kesaksian di parlemen, "Bisnis kereta api berkecepatan tinggi adalah 1,
DEMOCRAZY.ID - Beberapa media Jepang menuliskan mengenai perubahan kebijakan Indonesia mengenai pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang semula tidak ditanggung pemerintah, oleh swasta saja menjadi ditanggung pemerintah Indonesia. “Pada tanggal 6 Oktober, Presiden Joko Widodo mengumumkan revisi keputusan presiden yang akan memungkinkan investasi dana nasional atas rencana pembangunan kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia di bawah kepemimpinan China,” tulus Nikkei Shimbun hari ini (13/10/2021). Kesepakatan awal antara kedua pemerintah adalah menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan dibebani dengan beban keuangan, tambahnya. “Tetapi kurangnya penelitian bisnis sebelumnya mengungkapkan bahwa biaya melebihi harapan, memaksa perubahan kebijakan. Pemerintahan Jokowi juga memasukkan pinjaman pemerintah sebagai opsi. Pada awal September, presiden Perkeretaapian Nasional Indonesia mengatakan dalam kesaksian di parlemen, "Bisnis kereta api berkecepatan tinggi adalah 1,