DEMOCRAZY.ID - Pemerintah kini memutuskan untuk membiyai proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden Jokowi mengingkari janjinya pada tahun 2016 tidak akan menggunakan dana APBN untuk pembangunan proyek kereta cepat tersebut. Kini proyek kereta cepat itu direstui Jokowi dengan alasan biaya yang membengkak. Jokowi juga telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Politisi Demokrat Jansen Sitindaon kemudian memberikan komentarnya terkait penggunaan APBN untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia menyebut hal itu akibat untuk membangun 'gagah-gagahan'. "Inilah akibat membangun utk gagah-gagahan. Kereta Cepat Jkt-Bdg contohnya. Kedepan ini bisa beresiko hukum," kata Jansen Sitindaon di akun Twitternya, Senin, 11 Oktober 2021. Ia me
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah kini memutuskan untuk membiyai proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden Jokowi mengingkari janjinya pada tahun 2016 tidak akan menggunakan dana APBN untuk pembangunan proyek kereta cepat tersebut. Kini proyek kereta cepat itu direstui Jokowi dengan alasan biaya yang membengkak. Jokowi juga telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Politisi Demokrat Jansen Sitindaon kemudian memberikan komentarnya terkait penggunaan APBN untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia menyebut hal itu akibat untuk membangun 'gagah-gagahan'. "Inilah akibat membangun utk gagah-gagahan. Kereta Cepat Jkt-Bdg contohnya. Kedepan ini bisa beresiko hukum," kata Jansen Sitindaon di akun Twitternya, Senin, 11 Oktober 2021. Ia me