DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah kini memutuskan untuk membiyai proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Jokowi mengingkari janjinya pada tahun 2016 tidak akan menggunakan dana APBN untuk pembangunan proyek kereta cepat tersebut. Kini proyek kereta cepat itu direstui Jokowi dengan alasan biaya yang membengkak.
Jokowi juga telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Politisi Demokrat Jansen Sitindaon kemudian memberikan komentarnya terkait penggunaan APBN untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia menyebut hal itu akibat untuk membangun 'gagah-gagahan'.
"Inilah akibat membangun utk gagah-gagahan. Kereta Cepat Jkt-Bdg contohnya. Kedepan ini bisa beresiko hukum," kata Jansen Sitindaon di akun Twitternya, Senin, 11 Oktober 2021.
Ia menyebut hitungan pembangunan kereta cepat itu meleset hingga membengkak tak terkira.
"Hitungan meleset jd bengkak tak terkira. Belum soal utang BUMN yg adl bagian keuangan negara. Kelarpun tidak ada jaminan untung," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebutkan alasan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memakai APN lantara kondisi proyek yeng mengalami pembengkakan.
"Problem-nya adalah corona datang, dan kita ingin pembangunan tepat waktu. Corona datang membuat beberapa hal menjadi terhambat," ujar Arya Sinulingga dalam keterangannya, Sabtu, 9 Oktober 2021.
Arya mengungkapan pembengkakan juga terjadi karena ada perubahan desain. Ia menyebut perubahan anggaran bukan hal yang baru seperti proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol.
"Pembengkakan itu hal yang wajar. Namanya pembangunan awal dan sebagainya, itu membuat hal yang jadi agak terhambat. Jadi, di mana-mana juga kemunduran yang sebelumnya itu akan menaikkan cost," ujar Arya.
Ia membantah bahwa kenaikan anggaran tersebut telah direncanakan. Menurut dia, pembengkakan terjadi karena menyesuaikan kondisi geologis dan geografis.
Selain itu, Arya menjelaskan kenaikan harga tanah juga tak dapat dihindarkan.
"Ada kenaikan harga. Itu wajar terjadi. Di hampir semua pembangunan yg kita lakukan, sejak dulu itu pasti ada perubahan-perubahan di sana yang membuat pembengkakan anggaran," katanya.
Oleh karena itu, Kementerian BUMN juga meminta agar pemerintah terlibat langsung dalam proyek tersebut. Arya menyebutkan kondisi pandemi selama hampir dua tahun terakhir di Indonesia telah membuat proyek tersebut terhambat. [Democrazy/pk-ry]
