Eks Petinggi Kritik Rapat Mewah KPK: Dana Sebesar Itu Bisa Dipakai Buru Harun Masiku | DEMOCRAZY News | Media Informasi Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Jumat, 29 Oktober 2021

Eks Petinggi Kritik Rapat Mewah KPK: Dana Sebesar Itu Bisa Dipakai Buru Harun Masiku

Eks Petinggi Kritik Rapat Mewah KPK: Dana Sebesar Itu Bisa Dipakai Buru Harun Masiku

Eks-Petinggi-Kritik-Rapat-Mewah-KPK-Dana-Sebesar-Itu-Bisa-Dipakai-Buru-Harun-Masiku

DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Saut Situmorang mengkritik rapat kerja organisasi dan tata kelola (Ortaka) pimpinan dan pejabat struktural KPK di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta, pada 27-29 Oktober 2021.


Ia berujar agenda tersebut sebagai pemborosan. Menurut dia, lebih baik anggaran rapat kerja itu dialihkan untuk memburu buron Harun Masiku yang sudah lebih dari 650 hari belum berhasil ditangkap.


Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Kasus ini turut menyeret mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.


"Uang [anggaran rapat kerja] itu dipakai untuk segera cari Harun Masiku kan bisa, daripada nyewa ruangan kayak gitu hanya bicara konsep tahun ini kita mau menyelidiki apa, tahun depan mau bikin penyidikan berapa," ujar Saut saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (28/10).


Ia menilai Firli Bahuri dkk tidak mempunyai kepekaan menggelar rapat kerja di luar kota pada masa pandemi Covid-19. 


Ia menyinggung Gedung KPK yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk keperluan rapat kerja.


"Di Gedung KPK memang enggak ada ruangan untuk rapat kerja? kalau mau, ada gede, di aula juga ada. Jadi, kemarin kan enggak ada sense of crisis. Kalau pendekatannya pariwisata bisa-bisa saja karena ekonomi. Tapi, ini kalau dia KPK dia yang lain saja, KPK itu pendekatannya risiko," kata Saut.


Menurut dia, keputusan KPK yang menggelar rapat kerja di luar kota tak lepas dari revisi Undang-undang KPK yang menjadikan insan KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).


"KPK itu pendekatan risiko, conflict of interest, risiko bocornya rahasia, tapi memang karena UU 19/2019 [UU KPK] mengatur jadi PNS memang nature-nya PNS beneran, jadi bisa ke mana-mana menggunakan fasilitas negara," tandas Saut.


Pimpinan KPK bersama dengan pejabat struktural dan sejumlah pegawai menggelar rapat kerja organisasi dan tata kelola (Ortaka) di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta, pada 27-29 Oktober 2021.


Agenda rapat kerja itu diselingi dengan Fun Game & Team Work Lomba Kreasi Tumpeng, hiburan musik, stand up comedy, hingga sepeda santai.


Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengklaim KPK selalu transparan dan bisa mempertanggungjawabkan setiap kegiatan. Hanya saja, Alex mengaku tak tahu menahu terkait nominal uang yang dikeluarkan untuk pembiayaan seluruh agenda rapat kerja di Hotel Sheraton Mustika.


"Saya enggak tahu. Sekjen yang tahu. Itu semua masih dalam batas-batas laporan anggaran yang kami susun. Pasti itu. Kita enggak mungkin menyelenggarakan kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau melebihi dari plafon anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini," kata Alex.


Sementara Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa, menjelaskan rapat intensif di Yogyakarta sudah direncanakan lama termasuk soal anggaran di dalamnya.


"Rapat intensif yang digelar di Yogyakarta ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya, namun harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini," terang Cahya.


Hingga berita ini ditulis, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Juru Bicara KPK Ali Fikri belum memberikan respons saat dihubungi.


Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri enggan apabila agenda KPK di Sleman ini disebut hanya untuk bersantai ria.


Ia dan jajarannya melalui rapat kerja kali ini tetap punya tugas evaluasi kinerja 2019-2021, termasuk rencana dua tahun ke depan.


"Kita evaluasi menyeluruh. Evaluasi itu tidak hanya sekadar capaian kinerja. Tetapi kita juga melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi kelembagaan. Efektivitas dan efisiensi terkait dengan anggaran, tentang program," kata dia di Sleman. [Democrazy/cnn]