DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Politisi PAN Saleh Partaonan Daulay merasa geram terhadap pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) yang telah membuat kontroversi dan kegaduhan.
Pernyataan pria akrab dipanggil Gus Yaqut yang menyebut Kemenag merupakan hadiah negara kepada NU telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Pernyataannya dapat menimbulkan kegaduhan, kontroversial dan polemik,” kata Saleh di Jakarta, Senin (25/10/2021).
“Kalau disebut hadiah bagi NU, terkesan bahwa Gus Yaqut ingin mengatakan bahwa kementerian agama hanya milik NU saja,” sambungnya.
Menurutnya, pernyataan Gus Yaqut itu seakan-akan mengartikan bahwa kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang diatur.
“Artinya tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia,” terang Saleh.
Padahal, lanjut anggota DPR RI itu, masih banyak ormas dan elemen umat Islam yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.
Saleh menegaskan, bahwa semua kelompok itu sama di mata hukum dan pemerintahan.
“Termasuk dalam hal ini, seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Mereka adalah bagian integral tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Indonesia,” imbuhnya.
Untuk mengakhiri polemik dan kontroversi ini, kata Saleh, Gus Yaqut diminta untuk menyampaikan permohonan maaf.
“Atau paling tidak meluruskan miss-persepsi yang sempat muncul di tengah masyarakat,” ucap anak buah Zulkifli Hasan itu.
Itu adalah sikap terbaik yang perlu dicontohkan oleh para tokoh dan pejabat Indonesia.
“Segera minta maaf saja. Atau meluruskan miss-persepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan,” tuturnya.
Sejalan dengan itu, Gus Yaqut diminta untuk bekerja lebih sungguh-sungguh mengurus persoalan umat.
Akan lebih produktif, jika energi yang ada dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan agama dan kualitas pelayanan haji.
“Peningkatan toleransi dan hubungan antara umat beragama, pejabat publik semestinya menghindari wacana, narasi, dan perdebatan yang tidak perlu,” ungkapnya.
“Sebaliknya, para pejabat publik harus berdiri di barisan terdepan untuk merangkul seluruh komponen anak bangsa,” tandas Saleh. [Democrazy/pojok]
