DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Belakangan istilah Pandora Papers hangat diperbincangkan oleh berbagai media pemberitaan sejumlah negara, termasuk Indonesia dan Malaysia.
Pandora Papers merupakan istilah yang diberikan untuk catatan keuangan yang jumlahnya lebih dari 11,9 juta dengan ukuran file sebesar 2,94 terabyte dan berisi informasi yang sifatnya rahasia.
Menanggapi Pandora Papers, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berunjuk rasa di depan gedung parlemen Malaysia di Kuala Lumpur pada Selasa, 12 Oktober 2021.
LSM itu mempersoalkan keengganan parlemen untuk membahas Pandora Papers yang mempublikasikan perginya uang senilai 1.800 miliar ringgit atau Rp6.146.253.428.400,00 ke bank-bank luar negeri.
Mereka menyerahkan memorandum yang meminta pemerintah koalisi Perikatan Nasional 2.0 untuk ikut prihatin dengan keengganan parlemen mengagendakan Pandora Papers dalam sidang parlemen.
Memorandum tersebut diterima Wakil Menteri Bidang Parlemen dan Undang-Undang Mas Ermieyati di Kantor Perdana Menteri dan pihak oposisi yang diwakili oleh Ketua Oposisi Parlemen Malaysia sekaligus Presiden Partai Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim.
Anwar Ibrahim mengatakan bahwa laporan Pandora Papers yang dipublikasikan pada 3 Oktober menyebut nama Menteri Keuangan Zafrul Tengku Abdul Aziz; Wakil Menteri Keuangan Yamani Hafez Musa; mantan Menteri Keuangan Daim Zainuddin; anggota parlemen Bagan Datuk dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi: dan anggota parlemen Selayang Willian Ong.
Menurut perwakilan LSM Gegar Ruslan Ismail, Pandora Papers sepatutnya dibahas dalam sidang parlemen sejak beberapa hari lalu setelah diusulkan oleh Anwar Ibrahim.
Ia mengatakan bahwa rakyat Malaysia ingin tahu bagaimana uang sebanyak itu dibawa keluar dan berada di bank-bank luar negeri.
“Kami pembayar cukai. Kami datang bukan untuk membuat kerusuhan, tetapi kita ingin menyampaikan ketidakpuasan kami dan mendesak parlemen membincangkan perkara ini supaya rakyat tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ini satu jumlah yang besar yang mungkin melibatkan kepentingan umum," katanya.
Sementara itu, pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim telah mengajukan surat usulan kepada pimpinan parlemen agar publikasi Pandora Papers yang mencantumkan sejumlah nama tokoh di Malaysia diperdebatkan di parlemen.
"Mencermati keterbukaan Pandora Papers tadi pagi, saya telah mengirimkan mosi berdasarkan Tata Tertib 18 (1) Peraturan Parlemen kepada Ketua Parlemen," katanya, Rabu, 13 Oktober 2021.
Pihaknya mendesak Dewan Rakyat (DPR) untuk segera memperdebatkan masalah mendesak itu karena telah menyebut beberapa nama besar di negara itu.
Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun, Anwar Ibrahim mengusulkan agar Dewan membahas kemungkinan transaksi keuangan yang menyalahi undang-undang.
Oleh karena itu, perwakilan LSM Gegar Ruslan Ismail mengatakan bahwa implikasi dari publikasi ini sangat serius dan wajib dibahas segera di Parlemen Malaysia. [Democrazy/pk-ry]
