Sejumlah Akun WhatsApp-Telegram 8 Pegawai KPK Nonaktif Diduga Diretas | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Senin, 27 September 2021

Sejumlah Akun WhatsApp-Telegram 8 Pegawai KPK Nonaktif Diduga Diretas

Sejumlah Akun WhatsApp-Telegram 8 Pegawai KPK Nonaktif Diduga Diretas

Sejumlah Akun WhatsApp-Telegram 8 Pegawai KPK Nonaktif Diduga Diretas

DEMOCRAZY.ID - Sejumlah akun WhatsApp dan Telegram pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat diduga diretas. 


Para pegawai KPK nonaktif itu tengah berada di kantor darurat pemberantasan korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan.


"Diambil nomornya sama orang yang enggak dikenal," ujar penyidik KPK nonaktif, Ronald Paul Sinyal, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Senin (27/9).


Setidaknya ada delapan pegawai KPK nonaktif yang mengalami peretasan. Aksi peretasan sudah berlangsung sejak pukul 14.00 WIB hari ini. 


Adapun empat di antara mereka mengalami peretasan dalam rentang waktu yang hampir bersamaan.


Delapan pegawai KPK nonaktif yang diduga mengalami peretasan ialah Waldy Gagantika, Qurotul Aini Mahmudah, Farid Andhika, Damanik, Christie Afriani, Tri Artining Putri, Rieswin Rachwell, dan Nita Adi Pangestuti.


Hingga saat ini, hanya akun Farid Andhika yang sudah berhasil dipulihkan. 


Pantauan di lokasi, beberapa rekan pegawai KPK lainnya terlihat sedang membantu memulihkan akun pegawai yang diretas tersebut.


Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) melakukan aksi demonstrasi di sekitar Gedung Merah Putih KPK. 


Mereka menuntut pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK pada 30 September mendatang.


Aksi turun ke jalan ini merespons sikap diam Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap surat yang telah disampaikan mahasiswa. 


Sebelumnya, mahasiswa meminta Jokowi memulihkan status para pegawai yang akan dipecat. Termasuk Novel Baswedan.


Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri tengah berada di Jambi. KPK mengklaim agenda Firli di Jambi sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. 


Kegiatan itu dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi di Jambi. [Democrazy/cnn]