Rocky Gerung Bongkar 'Keanehan' dalam Isu Amandemen | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Sabtu, 11 September 2021

Rocky Gerung Bongkar 'Keanehan' dalam Isu Amandemen

Rocky Gerung Bongkar 'Keanehan' dalam Isu Amandemen

Rocky Gerung Bongkar 'Keanehan' dalam Isu Amandemen

DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik dan fisalfat Rocky Gerung kembali berkomentar mengenai ramainya isu amendemen UUD 1945 dan perpanjangan masa jabatan presiden RI. 


Menurut Rocky, ada keanehan dalam ramainya pemberitaan tersebut. 


Sebab, di masyarakat sendiri saat ini tidak ada keinginan atau gairah untuk melakukan amendemen.


Padahal semestinya, amendemen itu bersumber dari kegairahan rakyat yang mengharapkan adanya  hal yang baru. 


Namun dalam kondisi ini, rakyat tidak menunjukkan hal itu dan isu itu secara tiba-tiba didengungkan oleh MPR RI.


"Sebetulnya, kita mengerti dari awal memang tidak ada kegairahan rakyat untuk masuk dalam isu amendemen. Kan biasanya amendemen itu datang dari kegairahan rakyat untuk melihat rumah baru. Sekarang rakyat malas lihat rumah baru, jadi ajaib bahwa MPR tetap mendengungkan supaya memproses amendemen," kata Rocky, dalam akun Youtube-nya yang dikutip Sabtu (11/9/2021).


Amendemen, kata Rocky, merupakan hak dari rakyat Indonesia, dan MPR hanya bertugas sebagai panitia apabila ada keinginan rakyat melakukan amendemen. 


Jika rakyat tidak menginginkannya, MPR tidak perlu melakukan amendemen.


"Padahal sebetulnya, MPR itu tidak punya hak untuk mengubah konstitusi. MPR itu cuman panitia untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat Jadi kalau rakyat yang berkepentingan mengubah konstitusi maka MPR menjadi panitia untuk melayani kepentingan itu, bukan MPR sendiri yang punya ide itu," kata Rocky.


Saat ini menurut Rocky, amendemen hanyalah isu yang didengungkan oleh oligarki untuk kepentingan kekuasaan. 


Rocky menyebut yang mendorong adanya amendemen hanyalah dari Istana dan juga DPR.


"Padahal kita tahu rakyat tidak mendorong amendemen. Amendemen ini justru didorong-dorong oleh dua orang aja, satu di istana satu di Senayan. Jadi kepentingan dua orang itu kemudian masuk ke dalam pikiran oligarki supaya dirawat isu ini, maka terjadilah booming istilah amendemen. Padahal, itu digerakkan oleh akun-akun robot," ujar Rocky.


Semua orang, kata Rocky, menganggap bahwa kalau ada perubahan politik itu harus datang dari keinginan rakyat dan kegembiraan rakyat. 


Sekarang, rakyat tidak gembira, tidak ada rakyat yang menganggap amendemen itu penting.


"Demikian juga kalangan kampus, akademisi, para pakar hukum tidak melihat urgensinya jadi sekali lagi ini adalah dipaksakan oleh kepentingan 2 orang aja. Satu orang ketua MPR, satu orang lagi ketua istana," ujar Rocky. [Democrazy/vv]