Rizal Ramli Benarkan Jokowi Layak Dipolisikan, Ubedillah Badrun Beberkan Rincian Kebohongan Presiden | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Rabu, 15 September 2021

Rizal Ramli Benarkan Jokowi Layak Dipolisikan, Ubedillah Badrun Beberkan Rincian Kebohongan Presiden

Rizal Ramli Benarkan Jokowi Layak Dipolisikan, Ubedillah Badrun Beberkan Rincian Kebohongan Presiden

Rizal Ramli Benarkan Jokowi Layak Dipolisikan, Ubedillah Badrun Beberkan Rincian Kebohongan Presiden

DEMOCRAZY.ID - Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun menanggapi cuitan Ekonom Senior, Rizal Ramli (RR) yang membagikan kutipan pengacara A. Khozinudin.


Melalui cuitannya, RR membagikan kutipan pengacara tersebut mengenai kabar bohong dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Di mana Khozunudin mengatakan, Jokowi jauh lebih layak dipolisikan karena lebih banyak menebar berita bohong.


Menurut Ubedillah hal tersebut sesuai dengan realita yang terjadi saat ini.


Ubedillah juga mengaku telah melakukan penelusuran data dan fakta,


“Saya cek, benarkah pernyataan bahwa Jokowi bohong? Setelah saya telusuri data dan faktanya, ternyata memang ada data dan fakta Jokowi berbohong,” ujarnya pada wartawan Rabu, 15 September 2021.


Seperti pada 1 Agustus 2016 lalu di JiExpo Kemayoran, Jakarta.


Kala itu, Jokowi mengatakan, “Uang banyak sekali di luar. Data di saya ada, di Kemenkeu ada. Di situ dihitung ada 11 ribu triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak.”


Bagi Ubedillah, ucapan Jokowi itu mengandung dua kebohongan.


“Dari segi bahasa tekstual kalimat itu mengandung dua kebohongan. Pertama data Rp 11.000 triliun yang ada di luar negeri sampai saat ini tidak pernah dibuktikan rincian dan keberadaanya lalu dipublikasikan di hadapan publik,” tuturnya.


Sementara kebohongan kedua adalah ucapan Jokowi “di kantong saya beda lagi, lebih banyak.”


Kalimat di “kantong saya” mengandung kebohongan karena Jokowi saat itu tidak membawa uang triliunan rupiah.


“Itu kebohongan yang nyata,” jelasnya.


Selain itu, Ubedillah juga merinci kebohongan lain yang dilakukan Jokowi.


Pada 26 Maret 2021 melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menyatakan, “Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu, sudah hampir tiga tahun ini kita tidak impor beras.”


Namun menurut penelusuran Ubedillah yang terjadi justru sebaliknya.


“Saya cek data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2000 sampai 2019. Indonesia secara rutin melakukan impor beras. Bahkan jumlah impor beras pada 2018 tercatat yang paling banyak. Yakni, mencapai 2.253.824,5 ton atau senilai 1,03 miliar dolar AS,” paparnya.


Hemat Ubedillah, kutipan RR dari pernyataan pengacara ada benarnya.


“Narasi layak dipolisikan itu maknanya layak jika ada yang melaporkan karena merasa dibohongi Jokowi. Jadi itu perkara harus ada yang melaporkan. Kata layak dipolisikan itu artinya pantas diperkarakan di meja hukum, problemnya sampai saat ini belum ada yang memperkarakan kebohongan Jokowi,” terangnya.


“Ini soal lain, tetapi kalimat A Khozinudin yang dikutip Rizal Ramli justru menunjukan kebenaran,” tutupnya. [Democrazy/spk]