Pemerintah Diberi Dua Pilihan Buntut Insiden Lapas: Yasonna Harus Mundur atau Jokowi yang Evaluasi | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Kamis, 09 September 2021

Pemerintah Diberi Dua Pilihan Buntut Insiden Lapas: Yasonna Harus Mundur atau Jokowi yang Evaluasi

Pemerintah Diberi Dua Pilihan Buntut Insiden Lapas: Yasonna Harus Mundur atau Jokowi yang Evaluasi

Pemerintah Diberi Dua Pilihan Buntut Insiden Lapas: Yasonna Harus Mundur atau Jokowi yang Evaluasi

DEMOCRAZY.ID - Tragedi kemanusiaan di Lapas Kelas I Tangerang menyita perhatian publik. Ironi ini dianggap sebagai buruknya penanganan lapas di Indonesia. Kinerja Menkumham Yasonna Laoly pun disorot.


Anggota Komisi Hukum (III) DPR, Sarifudin Sudding, menilai Yasonna layak dievaluasi oleh Presiden Jokowi.


"Kalau dia [Yasonna] tidak mundur, saya kira Presiden Jokowi harus mengevaluasi. Saya kira sudah cukuplah Yasonna, saya kira sudah tidak ada parpol yang harus diobok-obok dan saya kira sudah perlu dievaluasi," kata Sudding kepada wartawan, Kamis (9/9).


Bagi politikus PAN itu, banyak hal di Kemenkumham yang harus diperbaiki. 


Hal ini sudah sering disuarakan oleh Komisi III DPR saat raker bersama Kemenkumham termasuk soal lapas, masalah imigrasi, dan lain sebagainya yang hingga kini belum ada perbaikan.


"Tapi kalau melihat kinerja Pak Yasonna mengobok-obok parpol, politik bolehlah. Kalau mengobok-obok parpol sesuai keinginan pemerintah bolehlah. Kalau itu tentu menjadi prestasi, tapi kalau di luar itu sama sekali tidak ada [prestasi]," beber eks politikus Hanura itu.


Lebih lanjut, Sudding menegaskan dari sisi kemanusiaan walaupun korban adalah seorang napi, tetapi mereka memiliki hak yang harus diperhatikan. Kondisi para napi di Indonesia, menurut Sudding, sangat memprihatinkan.


"Dan itu dari dulu kita [suarakan] tapi tidak ada kemajuan. Barangkali Yasonna ini ditugaskan hanya untuk mengobok-obok parpol sehingga hal-hal lain dia kesampingkan begitu saja," sindir Sudding.


Ditekankan Sudding, tragedi kemanusiaan di Tangerang tak bisa membuat pemerintah menutup mata begitu saja karena menewaskan 44 napi. 


Sebagai pertanggungjawaban moral, Yasonna harus mundur.


"Kalau dia [Yasonna] punya moral, dia harus mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban atas tewasnya 44 orang. Jadi bukan lagi tanggung jawab itu diserahkan ke kalapas atau dirjen, tapi dia sebagai pengambil kebijakan harus bertanggung jawab penuh," tegas Sudding.


Kini total ada 44 korban jiwa dalam insiden kebakaran Lapas Kelas I Tangerang pada Rabu (8/9) dini hari. 41 tewas di TKP, sementara 3 orang korban luka yang dirawat akhirnya meninggal dunia. [Democrazy/kpr]