DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Setelah sempat ramai seorang pria peternak ayam ditangkap polisi usai bentangkan poster ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini giliran sejumlah mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang juga ditangkap oleh pihak kepolisian usai bentangkan poster saat Presiden Jokowi lewat.
Sejumlah mahasiswa UNS ditangkap aparat keamanan usai bentangkan poster saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di kota Solo.
Mahasiswa itu diduga membentangkan poster saat Jokowi hendak memasuki gerbang kampus UNS. Mereka membawa poster bertuliskan ‘Pak Jokowi tolong benahi KPK’.
Meski bertujuan sebagai bentuk menyampaikan aspirasi, aksi membentangkan poster di depan Jokowi itu justru membuat para mahasiswa ditangkap oleh pihak keamanan.
Kejadian penangkapan ini kembali menjadi perhatian sejumlah pihak.
Tak sedikit pula yang justru memberikan kecaman terhadap aksi para petugas keamanan yang lagi-lagi terkesan membungkam aspirasi rakyat.
Salah seorang ahli hukum tata negara Refly Harun juga ikut memberikan tanggapannya terkait kasus penangkapan mahasiswa UNS yang bentangkan poster depan Presiden Jokowi.
Menurut Refly Harun, aparat penegak hukum lagi-lagi makin otoriter dan mudah sekali melanggar konstitusi.
“Menurut saya lagi-lagi polisi bersifat paranoid ya, penegak hukum paranoid,” kata Refly Harun seperti dikutip Kabar Besuki dari kanal Youtube pribadinya pada 14 September 2021.
“Kenapa ya mudah sekali melanggar konstitusi, padahal yang namanya penegak hukum harus menegakkan hukum, dan hukum itu salah satunya konstitusi sebagai hukum tertinggi,” sambungnya.
Menurutnya, menyampaikan aspirasi seperti yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa UNS itu termasuk bagian dalam konstitusi yang tidak melanggar hukum.
Penangkapan sejumlah mahasiswa UNS ini juga dinilai sebagai tindakan pemerintah yang tidak mengakui adanya aspirasi dan makin otoriter.
Refly Harun juga mengatakan bahwa tidak ada alasan para mahasiswa UNS itu untuk ditangkap lantaran kata-kata yang dimuat dalam poster juga hanya bentuk aspirasi dan bukan penghinaan kepada Presiden.
“Karena kalau ditangkap begini, ya negara kita ini negara yang tidak mengakui aspirasi dan makin lama makin otoriter jadinya,” kata Refly Harun.
“Tidak ada negara demokratis yang membungkam aspirasi yang disampaikan rakyatnya pada saat kunjungan kepala negara, kepala negara juga harus membiasakan diri dengan aspirasi seperti ini,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Refly Harun mengatakan bahwa seharusnya Presiden Jokowi lebih terbiasa dengan adanya berbagai aspirasi dari masyarakat yang ditujukan kepadanya dan bukan malah dibungkam. [Democrazy/skp]
