DEMOCRAZY.ID - Belakangan ini, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur bahwa PNS yang tak netral terancam akan dipecat. Pengamat politik Rocky Gerung menilai aturan PNS yang terancam dipecat akibat tak netral merupakan antisipasi jika Pilpres dipercepat. Rocky Gerung menilai Jokowi khawatir jika Pilpres akan dipercepat, sehingga aturan bahwa PNS tak netral terancam dipecat harus diteken. "Saya kira Pak Jokowi khawatir sehingga harus diberi rambu lebih awal, dan sangat mungkin memang dalam rangka mengantisipasi bahwa Pilpres akan dipercepat. Tetapi lepas dari itu, yang namanya civil servant (PNS) itu dia netral di dalam menentukan pilihan politik," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 15 September 2021. Menurut Rocky Gerung, PNS berhak untuk mengevaluasi keadaan politik di luar jam kerjanya. Sebab ketika Pemilu 2019 berlangsung, ada PNS yang dipecat hanya karena kedapatan berfoto selfie unt
DEMOCRAZY.ID - Belakangan ini, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur bahwa PNS yang tak netral terancam akan dipecat. Pengamat politik Rocky Gerung menilai aturan PNS yang terancam dipecat akibat tak netral merupakan antisipasi jika Pilpres dipercepat. Rocky Gerung menilai Jokowi khawatir jika Pilpres akan dipercepat, sehingga aturan bahwa PNS tak netral terancam dipecat harus diteken. "Saya kira Pak Jokowi khawatir sehingga harus diberi rambu lebih awal, dan sangat mungkin memang dalam rangka mengantisipasi bahwa Pilpres akan dipercepat. Tetapi lepas dari itu, yang namanya civil servant (PNS) itu dia netral di dalam menentukan pilihan politik," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 15 September 2021. Menurut Rocky Gerung, PNS berhak untuk mengevaluasi keadaan politik di luar jam kerjanya. Sebab ketika Pemilu 2019 berlangsung, ada PNS yang dipecat hanya karena kedapatan berfoto selfie unt