DEMOCRAZY.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) turut mengomentari soal kabar pemecatan 56 pegawai KPK tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dipercepat. ICW menilai hal itu menunjukkan kekhawatiran dari pimpinan KPK. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan setidaknya ada dua hal yang diduga melatarbelakangi percepatan pemecatan itu. "Pertama, Pimpinan KPK khawatir akan sikap Presiden jika kemudian mendukung 75 pegawai," kata Kurnia dalam keterangannya, Rabu (15/9). "Kedua, Pimpinan KPK tidak mampu lagi membendung kritik masif dari masyarakat atas penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan," sambung dia. Kurnia mengatakan, TWK yang dijadikan dasar memberhentikan pegawai KPK masih menimbulkan banyak persoalan, di antaranya melanggar HAM dan malaadministrasi berdasarkan temuan Komnas HAM dan Ombudsman RI. Atas dasar itu, ICW mendesak kepada Presiden Jokowi untuk segera bersikap atas sejumlah permasalahan tersebut. "Presiden selaku kepala negara, kepala peme
DEMOCRAZY.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) turut mengomentari soal kabar pemecatan 56 pegawai KPK tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dipercepat. ICW menilai hal itu menunjukkan kekhawatiran dari pimpinan KPK. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan setidaknya ada dua hal yang diduga melatarbelakangi percepatan pemecatan itu. "Pertama, Pimpinan KPK khawatir akan sikap Presiden jika kemudian mendukung 75 pegawai," kata Kurnia dalam keterangannya, Rabu (15/9). "Kedua, Pimpinan KPK tidak mampu lagi membendung kritik masif dari masyarakat atas penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan," sambung dia. Kurnia mengatakan, TWK yang dijadikan dasar memberhentikan pegawai KPK masih menimbulkan banyak persoalan, di antaranya melanggar HAM dan malaadministrasi berdasarkan temuan Komnas HAM dan Ombudsman RI. Atas dasar itu, ICW mendesak kepada Presiden Jokowi untuk segera bersikap atas sejumlah permasalahan tersebut. "Presiden selaku kepala negara, kepala peme