DEMOCRAZY.ID - Dana aspirasi atau dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR RI jadi perbincangan hangat usai diungkap Krisdayanti, legislator dari PDIP. Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah, buka suara soal dana aspirasi yang peraturannya diketok di eranya. "Pada prinsipnya teori dana aspirasi itu memang ada di banyak negara tetapi yang harus digarisbawahi adalah dana aspirasi bukan dana yang dipegang anggota DPR tapi dana itu harus dipegang oleh eksekutif dan anggota DPR hanya memiliki hak rekomendasi atas daerah pemilihannya yang ingin mereka bantu. Jadi dana itu tidak boleh dipegang sendiri," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Rabu (15/9/2021). Fahri Hamzah menyebut harus ada penjelasan mekanisme pengelolaan dana aspirasi. Dia menegaskan dana aspirasi harus dipegang eksekutif dan anggota DPR bisa menggunakannya jika ada keperluan konstituen mereka. "Oleh sebab itu mungkin perlu diminta penjelasan tentang mekanisme pengelolaan dana aspirasi dan me
DEMOCRAZY.ID - Dana aspirasi atau dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR RI jadi perbincangan hangat usai diungkap Krisdayanti, legislator dari PDIP. Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah, buka suara soal dana aspirasi yang peraturannya diketok di eranya. "Pada prinsipnya teori dana aspirasi itu memang ada di banyak negara tetapi yang harus digarisbawahi adalah dana aspirasi bukan dana yang dipegang anggota DPR tapi dana itu harus dipegang oleh eksekutif dan anggota DPR hanya memiliki hak rekomendasi atas daerah pemilihannya yang ingin mereka bantu. Jadi dana itu tidak boleh dipegang sendiri," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Rabu (15/9/2021). Fahri Hamzah menyebut harus ada penjelasan mekanisme pengelolaan dana aspirasi. Dia menegaskan dana aspirasi harus dipegang eksekutif dan anggota DPR bisa menggunakannya jika ada keperluan konstituen mereka. "Oleh sebab itu mungkin perlu diminta penjelasan tentang mekanisme pengelolaan dana aspirasi dan me