Banyak Pejabat Negara Dinilai Langgar Etika Karena Makin Kaya, Rocky Gerung: Mereka Udah Dibayar Melalui Pajak Rakyat! | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Senin, 13 September 2021

Banyak Pejabat Negara Dinilai Langgar Etika Karena Makin Kaya, Rocky Gerung: Mereka Udah Dibayar Melalui Pajak Rakyat!

Banyak Pejabat Negara Dinilai Langgar Etika Karena Makin Kaya, Rocky Gerung: Mereka Udah Dibayar Melalui Pajak Rakyat!

Banyak Pejabat Negara Dinilai Langgar Etika Karena Makin Kaya, Rocky Gerung: Mereka Udah Dibayar Melalui Pajak Rakyat!

DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Rocky Gerung menilai banyak pejabat negara langgar etika karena makin kaya, meski sudah dibayar publik melalui pajak.


Rocky Gerung mengingatkan ketika awal reformasi, ada tuntutan etis bagi pejabat publik agar siapapun yang menjadi pejabat negara tidak boleh bertambah kaya dalam komitmennya.


"Waktu kita reformasi dulu, kita tetapkan supaya ada semacam tuntunan etis karena belum bisa dibuatkan hukumnya. Siapapun yang memegang jabatan negara, kekayaannya tidak boleh bertambah bahkan seharusnya dia lebih miskin dibandingkan ketika tidak jadi pejabat," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 13 September 2021.


Rocky Gerung menemukan 'keajaiban' ketika 73 persen pejabat negara diisukan bertambah kaya di masa pandemi, bersamaan dengan nasib rakyat kecil yang semakin nelangsa karena hilangnya pekerjaan, berkurangnya pendapatan, dan lain sebagainya.


"Jadi agak ajaib sekarang kalau ada 73 persen pejabat negara itu naik kekayaannya, sementara kehidupan rakyat itu nelangsa, bahkan dia stabil aja itu udah tanda tanya," ujarnya.


Padahal kata Rocky Gerung, pejabat negara justru harus lebih misikin saat dan setelah selesai berkuasa sebagai parameter totalitas dalam mengabdi kepada negara.


Sebab menurutnya, pejabat negara harus mengutamakan distribusi kekayaan kepada publik, bukan akumulasi.


"Jadi reformasi itu menerangkan kedudukan etis dari jabatan publik, dia harus lebih miskin ketika dia selesai berkuasa, karena itu menunjukkan dia mengabdi. Pejabat negara harus menghasilkan distribusi, bukan akumulasi," katanya.


Menurut Rocky Gerung, banyaknya pejabat negara yang makin kaya di masa pandemi dapat meningkatkan kecurigaan di kalangan publik.


Bahkan, dia menilai banyak pejabat negara yang justru makin leluasa berbisnis setelah memperoleh jabatan.


"Jadi kalau ada pejabat negara yang lebih kaya atau makin kaya, orang bertanya 'Kalau begitu ada sementara ini lakukan akumulasi juga dong? Berarti Anda berbisnis dong?' itu intinya kan?," ujar dia.


Rocky Gerung mengatakan, menjadi pejabat negara harus dilakukan dengan totalitas dan sepatutnya tak memiliki kaitan apapun dengan dunia bisnis.


Sebab, pejabat negara telah digaji oleh publik melalui mekanisme pembayaran pajak yang kemudian masuk dalam APBN.


"Padahal menjadi pejabat negara (public servant) itu sepenuh-penuhnya tidak punya kaitan apapun dengan bisnis, karena dia udah dibayar oleh publik melalui pajak. Jadi etika itu udah dilanggar," ucapnya.


Dengan kata lain menurut Rocky Gerung, pejabat negara yang bertambah kaya di masa pandemi patut diduga telah memanfaatkan jabatan atau kekuasaannya demi melancarkan kepentingan bisnisnya.


"Jadi selama berkuasa, dia memanfaatkan kekuasaannya untuk berbisnis atau selama berkuasa dia tidak sepenuhnya menjalankan tugasnya," tuturnya. [Democrazy/pkr]