10 Kementerian & Lembaga Indonesia Termasuk BIN Dilaporkan Dibobol Hacker China | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Minggu, 12 September 2021

10 Kementerian & Lembaga Indonesia Termasuk BIN Dilaporkan Dibobol Hacker China

10 Kementerian & Lembaga Indonesia Termasuk BIN Dilaporkan Dibobol Hacker China

10 Kementerian & Lembaga Indonesia Termasuk BIN Dilaporkan Dibobol Hacker China

DEMOCRAZY.ID - Peretas atau hacker China dikabarkan telah menembus jaringan internal sedikitnya 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN). Hal tersebut dilaporkan peneliti keamanan internet The Record, Insikt Group.


Peretasan itu dikabarkan berhubungan dengan Mustang Panda yang selama ini dikenal sebagai peretas asal China yang menargetkan kawasan Asia Tenggara.


Seperti dilansir The Record pada Jumat (10/9), peneliti Inskit pertama kali menemukan upaya peretasan tersebut pada April 2021.


Awalnya, mereka saat itu sedang mendeteksi server pengendali dan control (C&C) malware PlugX yang dioperasikan Mustang Panda. 


Server tersebut ternyata berkomunikasi dengan beberapa host dalam jaringan pemerintah Indonesia.


Mereka kemudian menelusuri lebih lanjut dan mengklaim hal itu telah berlangsung sejak Maret 2021. Namun, belum jelas metode serta target dari peretasan tersebut.


Peneliti Insikt Group menyatakan telah memberi tahu hal itu ke Indonesia pada Juni 2021 dan dilakukan lagi pada Juli 2021. Namun, pemerintah Indonesia disebut tidak merespons laporan itu.


BIN juga disebut menjadi salah satu target paling sensitif dari aksi peretasan itu. Mereka juga tidak merespons laporan The Record pada Juli dan Agustus 2021.


Namun, The Record menyatakan seorang sumber mengatakan pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah identifikasi dan membersihkan sistem yang diretas.


Sayangnya, peneliti Insikt beberapa hari kemudian mengonfirmasi bahwa host dalam jaringan pemerintah Indonesia Masih berkomunikasi dengan server malware Mustang Panda.


Terpisah, tim redaksi telah mencoba meminta tanggapan dari perwakilan BSSN serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. 


Namun, mereka belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis. [Democrazy/cnn]