DEMOCRAZY.ID - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut pola pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembungkaman kritik saat ini memakai cara Orde Baru, yakni memberi label alias cap ekstrem tertentu. Bahayanya, pola itu kini diterapkan lewat bantuan teknologi informasi yang memakai suara warganet. Diketahui, pemerintahan saat ini menuai banyak kritik terutama terkait penghapusan mural kritis dan pengejaran pelukisnya. Misal, kasus mural "Jokowi 404: Not Found" hingga "Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit". Selain itu, ada penanganan terhadap protes warga Wadas, Jawa Tengah, soal perampasan lahan untuk pembangunan Bendungan Bener yang dianggap merusak lingkungan. "Dan bukan kah hal ini mengingatkan kita pada ekstrem kanan dan kiri yang sangat jargonis dan powerfull pada masa orde baru?" cetus Asfinawati, dalam keterangannya, Kamis (19/8). "Nah, celakanya hal-hal lama itu diiringi dengan cara-cara baru dengan konteks
YLBHI: Pemerintah Era Sekarang Membungkam Kritik Rakyat Lewat Pemberian Label 'Ekstrem' Tertentu
Agustus 20, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut pola pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembungkaman kritik saat ini memakai cara Orde Baru, yakni memberi label alias cap ekstrem tertentu. Bahayanya, pola itu kini diterapkan lewat bantuan teknologi informasi yang memakai suara warganet. Diketahui, pemerintahan saat ini menuai banyak kritik terutama terkait penghapusan mural kritis dan pengejaran pelukisnya. Misal, kasus mural "Jokowi 404: Not Found" hingga "Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit". Selain itu, ada penanganan terhadap protes warga Wadas, Jawa Tengah, soal perampasan lahan untuk pembangunan Bendungan Bener yang dianggap merusak lingkungan. "Dan bukan kah hal ini mengingatkan kita pada ekstrem kanan dan kiri yang sangat jargonis dan powerfull pada masa orde baru?" cetus Asfinawati, dalam keterangannya, Kamis (19/8). "Nah, celakanya hal-hal lama itu diiringi dengan cara-cara baru dengan konteks