DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Vaksin Nusantara ramai diperbincangkan publik Tanah Air menyusul kabar vaksin tersebut dipesan oleh Turki.
Vaksin Nusantara juga mendapat sorotan dari anggota DPR RI Fraksi PAN, Saleh Pantonan Daulay saat rapat kerja di gedung parlemen Jakarta.
Saleh geram dengan reaksi Kepala BPOM, Fenny K. Lukito lantaran terkesan menganggap remeh vaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto.
Dalam rapat kerja tersebut, Fenny tampak menggelengkan kepala saat mendengar informasi soal vaksin Nusantara yang disebut-sebut diminati Turki.
Cuplikan video Saleh Daulay yang geram dengan Kepala BPOM itu lantas beredar di media sosial termasuk akun resmi Twitter DPP PAN.
“Ketua @Fraksi_PAN @salehdaulay geram karena BPOM yang cenderung menganggap remeh vaksin Nusantara,” demikian cuitan akun @Official_PAN, Jumat 27 Agustus 2021.
“Padahal vaksin dalam negeri adalah wujud kedaulatan sebuah negara dalam menghadapi pandemi Covid-19.”
Dalam video, Saleh menyinggung vaksin Nusantara yang dikabarkan dipesan Turki.
“Saya membaca di media vaksin Nusantara ini sekarang lagi dipesan oleh Turki sebesar lima koma sekian juta,” ujarnya.
“Sementara di Indonesia di republiknya ini, itu ditolak, itu ada di media Ibu Fenny, gak usah goyang kepala. Ibu kalau misalnya gak percaya itu jangan membantah di sini,” imbuhnya.
Menanggapi pernyataan Saleh, epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan tidak ada pengembangan vaksin Nusantara yang sesuai kaidah ilmiah dan diakui oleh WHO.
“Tidak ada pengembangan vaksin Nusantara yg sesuai kaidah ilmiah dan diakui @who,” ujarnya melalui Twitter @drpriono1, Jumat, 27 Agustus 2021.
Bahkan menurutnya tidak ada yang memesan vaksin Nusantara.
“Tidak ada pemesanan,” ungkapnya.
Sehingga menurutnya pendapat Saleh tidak akurat. Dia meminta semua pihak untuk segera menghentikan perdebatan dan fokus mengendalikan pandemi Covid-19 di Tanah Air.
“Pendapatnya tidak akurat @salehdaulay Hentikan kehebohan & kebohongan tersebut, fokus pada upaya pengendalian pandemi,” katanya.
“Kita respek pd @BPOM_RI yg sdh jaga iklim ilmiah yg benar,” pungkasnya. [Democrazy/pkr]
