Perpres 'Permen Disetujui Presiden', Pendiri Survei KedaiKOPI: Bukti Ada Sesuatu Tak Beres di Kabinet Jokowi-Ma'ruf!

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan kebijakan baru perihal peraturan menteri (permen) wajib persetujuan presiden.  Kebijakan baru yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2021 itu dinilai sebagai bukti ada yang tidak beres di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Dari sisi politik, pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai perpres yang mengatur soal permen harus disetujui presiden itu mengonfirmasi bahwa koordinasi dan komunikasi di kabinet Jokowi tidak bagus.  Hendri menilai ada beberapa menteri atau pejabat setingkat menteri yang patut disorot, salah satunya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. "Ini (perpres soal permen harus persetujuan presiden) sebetulnya mengonfirmasi bahwa memang koordinasi dan komunikasi di kabinet Pak Jokowi itu memang nggak bagus. Kemudian kerja-kerja Sesneg dan Seskab kan juga jadi sorotan, karena hal-hal yang tadi disampaikan," kata Hendri kepada wartawan, Kamis (26/8/2021). "Terutama KS