DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tak diam saja melihat penolakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan tindakan korektif sebagaimana Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai lembaga antirasuah tersebut. Direktur Eksekutif IndoStrategic A Khoirul Umam, menilai seharusnya Jokowi sebagai atasan langsung menegur pimpinan KPK yang telah bersikap antikoreksi. "Presiden seharusnya berani mengambil sikap dan keputusan tegas. Sangat aneh kalau Presiden tidak merasa tersinggung jika ada bawahannya menutup mata dan telinga atas masukan MK, masukan Ombudsman, dan juga masukan Presiden sendiri," ujar Umam, Jumat (6/8). Ia menilai keberatan KPK atas LAHP Ombudsman RI dapat membuat kepercayaan publik merosot. Hal itu, menurut dia, akan berdampak serius sebab modal utama lembaga antikorupsi adalah dukungan publik. "Jika kepercayaan publik semakin rendah, hal itu bisa menjadi awa
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tak diam saja melihat penolakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan tindakan korektif sebagaimana Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai lembaga antirasuah tersebut. Direktur Eksekutif IndoStrategic A Khoirul Umam, menilai seharusnya Jokowi sebagai atasan langsung menegur pimpinan KPK yang telah bersikap antikoreksi. "Presiden seharusnya berani mengambil sikap dan keputusan tegas. Sangat aneh kalau Presiden tidak merasa tersinggung jika ada bawahannya menutup mata dan telinga atas masukan MK, masukan Ombudsman, dan juga masukan Presiden sendiri," ujar Umam, Jumat (6/8). Ia menilai keberatan KPK atas LAHP Ombudsman RI dapat membuat kepercayaan publik merosot. Hal itu, menurut dia, akan berdampak serius sebab modal utama lembaga antikorupsi adalah dukungan publik. "Jika kepercayaan publik semakin rendah, hal itu bisa menjadi awa