DEMOCRAZY.ID - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan sejumlah rekomendasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Rekomendasi diberikan lantaran pelaksanaan alih status melalui metode Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sarat dengan pelanggaran HAM. "Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tertinggi untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK Pegawai KPK," ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Senin (16/8). Oleh karenanya, kata Taufan, pihaknya meminta Jokowi memulihkan status 75 pegawai lembaga antirasuah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai ASN. Hal ini, menurut Komnas HAM, juga sejalan dengan arahan Jokowi pribadi dan pertimbangan hukum Mah
DEMOCRAZY.ID - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan sejumlah rekomendasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Rekomendasi diberikan lantaran pelaksanaan alih status melalui metode Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sarat dengan pelanggaran HAM. "Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tertinggi untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK Pegawai KPK," ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Senin (16/8). Oleh karenanya, kata Taufan, pihaknya meminta Jokowi memulihkan status 75 pegawai lembaga antirasuah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai ASN. Hal ini, menurut Komnas HAM, juga sejalan dengan arahan Jokowi pribadi dan pertimbangan hukum Mah