DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Belakangan ini masyarakat dihebohkan oleh pemerintah Indonesia yang hendak memberlakukan vaksinasi berbayar.
Kebijakan pemerintah itu mendapat tentangan dari berbagai pihak.
Sehingga pemerintah mau tak mau harus menunda program vaksinasi berbayar tersebut yang kemudian berakhir dengan dibatalkan.
Menanggapi keriuhan yang terjadi itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akhirnya buka suara.
Melalui akun Twitter pribadinya, Mahfud mengatakan, vaksin berbayar itu tidak ada, karena sejak awal Presiden Jokowi sudah menetapkan vaksinasi gratis untuk masyarakat.
"Presiden menetapkan, tdk ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis utk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu," ujarnya, Sabtu 17 Juli 2021.
Mahfud kemudian mengungkapkan bahwa ide vaksin berbayar muncul dikarenakan adanya ledakan Covid varian delta.
Ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah gencar melakukan vaksinasi karena vaksin yang melimpah. Namun hal itu tidak didukung oleh tenaga vaksinator yang tidak cukup.
Menurut Mahfud, tidak cukupnya tenaga vaksinator itu menyebabkan antrean di beberapa lokasi vaksinasi, sehingga membuat pemerintah hendak melakukan vaksinasi berbayar.
"Semula ide vaksin berbayar muncul krn ledakan Covid varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tp tenaga vaksinator tdk cukup. Terjadi antrean rakyat," ungkapnya.
Selain itu, Mahfud mengatakan dari kekurangan tenaga medis itu, akhirnya membuat pemerintah menurunkan TNI, Polri, dan BIN untuk membantu menjadi vaksinator.
Kendati demikian, pada kenyataannya tetap saja banyak rakyat yang tidak terlayani sehingga menimbulkan antrian yang sangat banyak.
"Tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tapi tetap banyak yg tak terlayani, banyak yg sdh antre tp tak bs terlayani saking banyaknya," tuturnya.
Guna mengatasi banyaknya rakyat yang tak terlayani di beberapa titik vaksinasi gratis, akhirnya muncul ide dari pihak swasta yang akan menyelenggarakan vaksinasi mandiri.
Mahfud menyampaikan bahwa pihak swasta berencana membelikan vaksin untuk karyawannya dan diselenggarakan secara mandiri.
Menurutnya, ide dari pihak swasta tersebut bertujuan untuk mencetak tenaga vaksinator sendiri guna sektor industri dan esensial bisa kembali bekerja.
"Muncul ide dari swasta yg akan membelikan utk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri," terangnya.
"Idenya Swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor2 esensial bs bekerja," sambungnya.
Mahfud juga menegaskan, jika vaksinasi berbayar itu tetap dilakukan, menurutnya vaksin tersebut bukan dari pemerintah karena tidak menggunakan dana APBN.
Akan tetapi belum juga dilakukan, masyarakat sudah beramai-ramai untuk menolak vaksinasi berbayar tersebut dengan melemparkan kritikan-kritikan terhadap pemerintah.
Kritikan-kritikan masyarakat itu, menurut Mahfud ditampung oleh pemerintah, yang kemudian Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang program vaksinasi berbayar.
"Pelaksanaannya tdk menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah. Tp timbul reaksi penolakan yg keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," pungkasnya. [Democrazy/smt]
