DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, melihat wajar jika mahasiswa tidak melihat peran Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam penanganan pandemi. Ujang mengatakan Presiden dan Wakil Presiden idealnya saling melengkapi. “Seharusnya saling mengisi antara dua kekuatan orang nomor 1 dan 2,” kata Ujang, Rabu, 7 Juli 2021. Ujang mengatakan, ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa menangani persoalan, Ma’ruf semestinya memiliki peran signifikan dalam mengatasinya. Karena pada prinsipnya, peran wakil presiden adalah membantu presiden dalam kebijakan apapun. “Sama dulu ketika Soekarno-Hatta, Hatta mengisi kekurangan yang dimiliki Soekarno sehingga menjadi dwitunggal. Ada hal seperti itu yang diharapkan rakyat Indonesia,” katanya. Dalam penanganan pandemi, misalnya, Ujang menilai Ma’ruf harusnya bergerak dan turun tangan. Tetapi, Jokowi memberikan peran penanganan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B
Tanggapi Julukan Baru Ma'ruf Amin 'The King of Silent', Pengamat: Harusnya Saling Melengkapi, Tapi Jokowi Malah Membatasi Peran Wakilnya
Juli 07, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, melihat wajar jika mahasiswa tidak melihat peran Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam penanganan pandemi. Ujang mengatakan Presiden dan Wakil Presiden idealnya saling melengkapi. “Seharusnya saling mengisi antara dua kekuatan orang nomor 1 dan 2,” kata Ujang, Rabu, 7 Juli 2021. Ujang mengatakan, ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa menangani persoalan, Ma’ruf semestinya memiliki peran signifikan dalam mengatasinya. Karena pada prinsipnya, peran wakil presiden adalah membantu presiden dalam kebijakan apapun. “Sama dulu ketika Soekarno-Hatta, Hatta mengisi kekurangan yang dimiliki Soekarno sehingga menjadi dwitunggal. Ada hal seperti itu yang diharapkan rakyat Indonesia,” katanya. Dalam penanganan pandemi, misalnya, Ujang menilai Ma’ruf harusnya bergerak dan turun tangan. Tetapi, Jokowi memberikan peran penanganan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B