DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Julukan yang diberikan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang ( BEM KM Unnes ) kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dinilai kritik genre baru.
Diketahui, BEM KM Unnes baru-baru ini menjuluki Puan Maharani sebagai Queen of Ghosting dan Ma'ruf Amin sebagai King of Silent.
"Hal tersebut merupakan kritik genre baru, arus baru kritik terhadap pemerintah menggunakan sarana media sosial. Termasuk kritik pada Puan dan Ma'ruf Amin," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, Kamis (8/7/2021).
Menurut dia, kritikan dari BEM KM Unnes itu sangat efektif dan bisa membuat publik paham apa yang dikritik oleh kalangan mahasiswa.
"Dan membuat pihak yang dikritik juga kebakaran jenggot," ujarnya.
Dia pun menilai tidak ada salah dari julukan yang diberikan BEM KM Unnes itu kepada Puan Maharani dan Ma'ruf Amin (MA).
"Apa yang dikritik oleh BEM tersebut merupakan kondisi objektif di lapangan. Apakah mereka berdua (Puan dan MA) seperti itu. Tentu mereka berdua yang harus bercermin diri. Apa yang dikritik oleh BEM kepada Puan dan MA itu mencerminkan fakta yang sulit untuk bisa dibantah," ujarnya.
Ujang pun menyarankan Puan Maharani dan Ma'ruf Amin bisa bijak menyikapi kritikan dari BEM KM Unnes tersebut.
"Biarkan kritik itu menghujam mereka berdua. Terima kritik dengan lapang dada," ujarnya.
Lagipula, menurut dia, jika mahasiswa mengkritik itu karena sayang kepada Puan Maharani dan Ma'ruf Amin.
"Balas kritikan dengan kinerja terbaik. Ya, balas kritikan dengan kinerja terbaik. Bukan dengan cara menyerang balik," katanya.
Diketahui, alasan BEM KM Unnes menjuluki Ma'ruf Amin sebagai King of Silent karena masyarakat secara umum menilai Wakil Presiden itu terlihat absen dan diam.
Kekosongan peran yang tidak bisa dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pandemi Covid-19 dinilai tidak diambil oleh Ma'ruf Amin dengan maksimal.
Sedangkan julukan Queen of Ghosting yang diberikan BEM KM Unnes ke Puan Maharani karena sejumlah produk legislasi yang dihasilkan di tengah pandemi Covid-19 dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.
BEM KM Unnes memberikan contoh seperti Undang-undang KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang dianggap cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya. [Democrazy/mnw]
