DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Epidemiolog Dicky Budiman mempertanyakan data yang dirujuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI saat mengatakan rumah sakit di Indonesia sedang dalam keadaan tidak kolaps, hanya over kapasitas di tengah lonjakan berlipat-lipat Covid-19.
"Jadi kalau Kemenkes katakan gitu, harus ditanya datanya rujukan yang mana, karena di lapangan sebagian besar [data] sudah terjadi kolaps," kata Dicky saat dihubungi, Selasa (6/7).
Dia pun meminta agar Kemenkes bisa terbuka terkait data mana yang mereka rujuk, sehingga bisa memberikan pemahaman ke publik bahwa rumah sakit tak sedang dalam keadaan kolaps di situasi pandemi ini.
Sebab kata dia keterbukaan data sangat penting untuk menjalin kepercayaan di masyarakat.
"Keterbukaan data ini penting untuk jalin trust [kepercayaan] dan beri pemahaman tentang situasi yang sebenarnya seperti apa sehingga terbangun persepsi resiko di publik," kata Dicky yang menjadi peneliti kandidat PhD dari Universitas Griffith di Australia tersebut.
Dalam perbincangan tersebut, Dicky malah mengaku melihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini memang sebagian besar rumah sakit telah kolaps.
Hal ini berani diungkap Dicky setelah melihat apa yang terjadi di lapangan dan juga melihat data-data yang keluar dari berbagai organisasi rumah sakit.
"Saya melihat pada data, fakta di lapangan saja dan dalam situasi (kolaps)," kata Dicky.
Dia kemudian memaparkan definisi kolaps terkait rumah sakit.
"Jadi, kalau si rumah sakit sudah enggak bisa beri layanan pada ke publik, misal ada orang dengan kebutuhan untuk dapat oksigen atau penanganan lain itu enggak ada terjadi antrian itu kolaps," imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi membantah terkait anggapan kondisi rumah sakit rujukan pasien terpapar virus corona di sejumlah daerah Indonesia yang disebut tengah kolaps akibat tak sanggup menghadapi lonjakan pasien Covid-19 yang terus bertambah setiap harinya.
Pernyataan Nadia itu pun mendapatkan tanggapan miring dari khalayak, terutama wakil rakyat di DPR, karena kondisi yang terlihat di depan mata.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Partai Gerindra Putih Sari mengaku miris dengan pernyataan pejabat Kemenkes yang tidak mengakui kolapsnya fasilitas kesehatan rujukan pasien terpapar Covid-19.
"Yang agak miris justru pernyataan dari Jubir Ibu Nadia beberapa hari yang lalu, yang mengatakan belum terjadi kolaps di fasilitas kesehatan. Saya tidak ngerti ini ya, tidak paham, maksudnya seperti apa? Saya kira jangan cuma lihat dari laporan data saja," kata Putih dalam Rapat Kerja Komisi IX yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube DPR RI, Senin (5/7).
Putih menilai kondisi belakangan ini sudah cukup jelas.
Menurutnya, warga pontang-panting mencari rumah sakit namun nihil, karena tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) di sejumlah rumah sakit khususnya di Pulau Jawa sudah penuh.
Dalam rapat kerja yang sama, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia Gardenia Partakusuma juga menyatakan bahwa kondisi BOR rumah sakit di Pulau Jawa nyaris penuh.
"Ini kok sepertinya belum mau mengakui kalau kita sudah kolaps, tadi juga Persi juga sudah menyampaikan begitu tingginya permintaan dari masyarakat," ujar Putih.
Sementara itu, pada Selasa ini, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mencatat tingkat BOR ruang isolasi pasien terpapar Covid-19 di rumah sakit seluruh provinsi Pulau Jawa mencapai 81-90 persen.
Sementara untuk keterisian kamar di ruang Intensive Care Unit (ICU) berkisar 78-96 persen.
Rata-rata kapasitas keterpakaian tempat tidur itu melampaui ambang batas aman BOR RS yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni sebesar 60 persen.
"Ini cukup warning, untuk di Banten sudah lebih dari 90 persen, bahkan ICU sudah 96 persen," kata Dewi dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan PPKM Mikro yang dilihat dari kanal YouTube Pusdalops BNPB. [Democrazy/shk]
