Pemerintah Mau Ngutang Lagi Rp515.1 Triliun, Sri Mulyani: Ini Hal Bagus... | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Senin, 12 Juli 2021

Pemerintah Mau Ngutang Lagi Rp515.1 Triliun, Sri Mulyani: Ini Hal Bagus...

Pemerintah Mau Ngutang Lagi Rp515.1 Triliun, Sri Mulyani: Ini Hal Bagus...

Pemerintah Mau Ngutang Lagi Rp515.1 Triliun, Sri Mulyani: Ini Hal Bagus...

DEMOCRAZY.ID - Pemerintah terus berupaya untuk memulihkan ekonomi nasional di tengah lonjakan kasus Covid-19. 


Berbagai upaya dilakukan demi mensejahterakan rakyat Indonesia.


Terbaru, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan terus mencari utang pada kuartal II tahun ini.


Sri Mulyani mengatakan, utang baru pada kuartal II tahun 2021 diproyeksikan mencapai Rp 515.1 triliun. 


Kendati jumlahnya besar, proyeksi utang tersebut lebih kecil dari jumlah utang dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.


Menurut dia, ini hal bagus, karena Indonesia telah menurunkan 18.6 persen utangnya. 


Hal ini ia utarakan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin, 12 Juli 2021.


“Prognosa kita untuk kuartal II hanya akan mencapai Rp 515,1 triliun. Ini hal yang bagus, berarti kita mengurangi kenaikan utang yang tadinya Rp 1.177 triliun menjadi Rp 958 triliun atau turun 18.6 persen,” ujarnya.


Lebih lanjut, menteri satu ini menjelaskan, proyeksi utang pada kuartal I tahun 2021 adalah Rp 443 triliun. 


Jika dijumlahkan dengan proyeksi utang kuartal II tahun 2021, maka totalnya adalah Rp 958 triliun. Angka itu lebih rendah sebesar Rp 219 triliun.


Sri Mulyani menyatakan, penurunan terjadi karena defisit APBN yang lebih rendah. 


Meski masih 5.7 persen dari PDB, defisit secara nominal akan ditekan menjadi Rp 939.6 triliun dari Rp 1.006,4 triliun. Nominal ini menyusut sekitar Rp 66.8 triliun.


Sebagaimana diketahui, sebelumnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) telah melakukan audit laporan keuangan pemerintah pusat Indonesia selama 2020.


Salah satu permasalahan yang disoroti oleh pihak BPK adalah penambahan utang pemerintah. BPK menyatakan, pemerintah harus mewaspadai hal ini.


Ketua BPK, Agung Firman Sampurna menuturkan, tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dan penerimaan negara, yang dikhawatirkan pemerintah tidak mampu untuk membayarnya. [Democrazy/dgn]