DEMOCRAZY.ID - Anggota Komite 1 DPR Abdul Rachman Thaha menuturkan bahwa adalah hal yang sangat aneh pemerintah melalui Kimia Farma memperdagangkan vaksin Covid-19 berbayar di tengah kondisi yang mengkhawatirkan sekarang. Menurut Abdul, memperdagangkan vaksin saat ini adalah hal yang sama sekali tidak darurat. “Menjadi aneh bahwa dalam situasi darurat yang bahkan kian memburuk seperti sekarang ini, pemerintah justru memakai mindset non-kedaruratan dengan melakukan komersialisasi vaksin melalui apotek tertentu,” ujar Abdul dalam keterangannya, Senin (12/7). “Ketika target satu juta orang divaksin per harinya masih belum tercapai, termasuk akibat keterbatasan pasokan vaksin, sungguh aneh bahwa sebagian vaksin justru dialokasikan tidak untuk mencapai target itu,” tambahnya. Menurutnya, ada baiknya Indonesia berkaca kepada Filipina yang melarang adanya perdagangan vaksin Covid-19. “Pemerintah Indonesia sebaiknya meniru Filipina yang bersikukuh tidak memperdagangkan vaksin Covid-19 dan
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komite 1 DPR Abdul Rachman Thaha menuturkan bahwa adalah hal yang sangat aneh pemerintah melalui Kimia Farma memperdagangkan vaksin Covid-19 berbayar di tengah kondisi yang mengkhawatirkan sekarang. Menurut Abdul, memperdagangkan vaksin saat ini adalah hal yang sama sekali tidak darurat. “Menjadi aneh bahwa dalam situasi darurat yang bahkan kian memburuk seperti sekarang ini, pemerintah justru memakai mindset non-kedaruratan dengan melakukan komersialisasi vaksin melalui apotek tertentu,” ujar Abdul dalam keterangannya, Senin (12/7). “Ketika target satu juta orang divaksin per harinya masih belum tercapai, termasuk akibat keterbatasan pasokan vaksin, sungguh aneh bahwa sebagian vaksin justru dialokasikan tidak untuk mencapai target itu,” tambahnya. Menurutnya, ada baiknya Indonesia berkaca kepada Filipina yang melarang adanya perdagangan vaksin Covid-19. “Pemerintah Indonesia sebaiknya meniru Filipina yang bersikukuh tidak memperdagangkan vaksin Covid-19 dan