DEMOCRAZY.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tak mempermasalahkan penolakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar soal peniadaan aktivitas di masjid selama PPKM mikro. Pemprov Sumbar mengakomodasi keinginan MUI Sumbar. "Tadi memang dari MUI menyampaikan, yang penting adalah kedisiplinan protokol kesehatan. Pengurus masjid harus melengkapi sesuatunya dalam tempat ibadah. Apakah permintaan MUI diakomodir? Ya," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi, seusai rapat koordinasi dengan kepala daerah di Sumbar yang masuk PPKM mikro, Rabu (7/7/2021). Dia mengingatkan warga agar tak berkerumun ketika berada di tempat ibadah. Selain itu, dia menyebut pembagian daging kurban tak boleh menimbulkan kerumunan. "Jangan berkerumun. Pengurus bisa mengantarkan daging ke rumah warga masing-masing. Nanti MUI secara detail akan memberikan tausiah kepada kita semua," katanya. "Nanti akan kita lihat perkembangan," tambah dia. Ada empat wilayah di Sumbar yang masuk wilayah
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tak mempermasalahkan penolakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar soal peniadaan aktivitas di masjid selama PPKM mikro. Pemprov Sumbar mengakomodasi keinginan MUI Sumbar. "Tadi memang dari MUI menyampaikan, yang penting adalah kedisiplinan protokol kesehatan. Pengurus masjid harus melengkapi sesuatunya dalam tempat ibadah. Apakah permintaan MUI diakomodir? Ya," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi, seusai rapat koordinasi dengan kepala daerah di Sumbar yang masuk PPKM mikro, Rabu (7/7/2021). Dia mengingatkan warga agar tak berkerumun ketika berada di tempat ibadah. Selain itu, dia menyebut pembagian daging kurban tak boleh menimbulkan kerumunan. "Jangan berkerumun. Pengurus bisa mengantarkan daging ke rumah warga masing-masing. Nanti MUI secara detail akan memberikan tausiah kepada kita semua," katanya. "Nanti akan kita lihat perkembangan," tambah dia. Ada empat wilayah di Sumbar yang masuk wilayah