DEMOCRAZY.ID - Program vaksinasi COVID-19 berbayar atau vaksinasi gotong royong individu mendapat kecaman dari publik. Pakar politik UGM, Prof Wahyudi Kumorotomo, menyebut langkah pemerintah itu tak bisa dibenarkan, karena bisa dikategorikan berbisnis dengan rakyatnya. Pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyudi Kumorotomo menyebut kebijakan ini bisa menimbulkan kesan negara tengah berbisnis dengan rakyat. "Syukur kalau sudah dicabut (ditunda, red), tapi kalau belum, ya kita perlu teriak lantang itu. Bahwa itu negara sudah nggak benar ini, berbisnis dengan rakyatnya," kata Prof Wahyudi saat dihubungi wartawan, Senin (11/7/2021). Wahyudi menyebut, kebijakan pemerintah yang menggulirkan vaksin berbayar tidak etis. Meskipun, kata Wahyudi, dengan dalih untuk mempercepat proses herd immunity. "Seperti sudah sering disampaikan juga di media kebijakan untuk membuka vaksinasi berbayar entah itu namanya vaksin gotong-royong atau vaksin pelengkap atau a
DEMOCRAZY.ID - Program vaksinasi COVID-19 berbayar atau vaksinasi gotong royong individu mendapat kecaman dari publik. Pakar politik UGM, Prof Wahyudi Kumorotomo, menyebut langkah pemerintah itu tak bisa dibenarkan, karena bisa dikategorikan berbisnis dengan rakyatnya. Pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyudi Kumorotomo menyebut kebijakan ini bisa menimbulkan kesan negara tengah berbisnis dengan rakyat. "Syukur kalau sudah dicabut (ditunda, red), tapi kalau belum, ya kita perlu teriak lantang itu. Bahwa itu negara sudah nggak benar ini, berbisnis dengan rakyatnya," kata Prof Wahyudi saat dihubungi wartawan, Senin (11/7/2021). Wahyudi menyebut, kebijakan pemerintah yang menggulirkan vaksin berbayar tidak etis. Meskipun, kata Wahyudi, dengan dalih untuk mempercepat proses herd immunity. "Seperti sudah sering disampaikan juga di media kebijakan untuk membuka vaksinasi berbayar entah itu namanya vaksin gotong-royong atau vaksin pelengkap atau a