DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Najamuddin Mustafa terlibat cekcok dengan petugas penyekatan PPKM Darurat di pintu masuk Kota Mataram.
Cekcok terjadi karena Najamuddin tak dibiarkan masuk ke wilayah Kota Mataram.
Aksi adu mulut yang sempat direkam oleh salah seorang petugas itu terjadi pada Kamis (15/7/2021) dan viral di media sosial.
Najamuddin tidak bisa masuk Mataram lantaran sopirnya belum divaksinasi.
Dalam video beredar, Najamuddin terdengar menjelaskan mengapa sopirnya belum divaksinasi.
Anggota DPRD NTB dari Fraksi PAN itu menyebut sopirnya belum divaksinasi karena alasan mengidap penyakit.
"Jadi kami ini belum divaksin karena ada penyakit, surat keterangannya belum dikeluarkan berikutnya secara politik oleh negara," ujar Najamuddin kepada petugas kepolisian.
Polisi pun kemudian menyela dengan menunjuk sopir pribadinya yang tidak bisa menunjukkan kartu vaksin.
Menurut polisi tersebut, salah satu syarat agar bisa masuk wilayah Mataram adalah bisa menunjukkan sertifikat vaksinasi.
Lagi-lagi, Najamuddin memperdebatkan hal itu. Dia mengakui bahwa sopirnya memang belum divaksinasi karena belum mendapat giliran.
"Dia (sopir) bagian yang belum mendapatkan vaksin karena di desanya dia baru 800 yang vaksin dari 2.000," tegas Najamuddin.
Anggota Komisi I DPRD NTB itu kemudian menjelaskan kepada petugas bahwa penyekatan yang dilakukan tidak seharusnya menyuruh masyarakat berputar balik lantaran belum divaksinasi.
Sebab pemerintah sendiri baru menyediakan 80 juta vaksin dari total 275 juta masyarakat Indonesia yang harus divaksinasi.
"Negara ini baru beli vaksin 80 juta, sementara yang akan divaksin 275 juta jiwa. Anda menjalankan tugas yang Anda tidak tahu. Apa yang Anda lakukan menyuruh orang balik itu salah. Karena negara belum siap menyediakan vaksin 275 juta," tuturnya.
Polisi masih berusaha menjelaskan tentang aturan PPKM darurat. Namun Najamuddin tetap diterima.
"Kamu ada vaksin ndak? Negara ini nggak siap dengan ini. Jangan main-main dengan saya. Jadi jangan begitu caranya. Anda menjalankan tugas yang Anda tidak tahu," tegasnya.
"Kalau memang membuat aturan presiden itu, harusnya dia vaksin orang 275 juta warga, ini regulasinya salah negara ini," sambung dia.
Terkait kejadian tersebut, Polda NTB akan turun tangan dan akan memeriksa anggotanya yang terlibat cekcok dengan Najamuddin.
"Kita akan segera periksa petugas di lapangan dan saksi-saksi terkait dugaan pelanggaran prokes PPKM darurat. Kita segera lakukan langkah-langkah pemeriksaan saksi-saksi mulai hari ini dan besok terkait video tersebut," tegas Dirkrimum Polda NTB, Kombes Hari Brata.
Hari Brata mengatakan pihaknya juga akan memanggil anggota DPRD tersebut untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan.
"Ya betul (Najamuddin akan diperiksa)," ujarnya. [Democrazy/prf]
