DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini giliran Ketua DPR RI sekaligus politikus PDIP, Puan Maharani, yang mendapat julukan sindiran. P
uan dijuluki 'Queen of Ghosting' oleh BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes).
Kritik BEM KM Unnes itu disampaikan melalui sebuah konten yang diunggah akun Instagram BEM KM Unnes, Selasa (6/7/2021).
Dalam unggahan tersebut, foto Puan tampak berbayang dan tersemat julukan 'Queen of Ghosting'.
Politikus PDIP Arteria Dahlan mengaku prihatin terhadap mahasiswa yang mudah memberikan stigma kepada seseorang, khususnya Puan selaku kepala lembaga tinggi negara.
Arteria meyakini julukan sindiran yang disematkan BEM KM Unnes untuk Puan tidak berdasarkan kajian.
"Saya dulu pernah mahasiswa. Zaman saya dulu, untuk kita bersikap (belum turun ke jalan) harus melalui rangkaian diskusi-diskusi yang melibatkan kegiatan riset, kajian, dan uji publik. Nggak seperti sekarang, value-nya jauh berbeda. Apalagi berlindung di balik kata 'mengkritik'. Padahal sudah patut diduga itu bukan kritik, tapi ada indikasi sengaja menista," kata Arteria kepada wartawan, Rabu (7/7/2021).
Arteria heran atas alasan yang dikemukakan BEM KM Unnes.
Anggota DPR RI itu mengingatkan bahwa sikap mahasiswa harus berlandaskan ilmu pengetahuan.
"Kalian mahasiswa, harusnya tahu betul arti 'maha siswa', tahu bersikap, minimal memiliki intelektual dan mendasarkan pendapatnya pada ilmu pengetahuan dan akal pikirnya. Kan malu, kok disalahkan Ibu Ketua DPR. Harusnya kalian tahu, dalam membentuk UU itu tidak hanya tanggung jawab DPR, karena harus melibatkan persetujuan pemerintah," papar Arteria.
"Makanya belajar dulu ya, nggak usah sampai pintar deh, tapi paham aturan hukum sudah cukup sebelum komentar. Kalian pantau dong kerja-kerja legislasi di DPR, kan sudah live video streaming agar tidak gagal paham," imbuhnya.
Lebih lanjut, Arteria mengaku sedih karena yang dipersoalkan BEM KM Unnes adalah UU yang menurutnya memang harus segera dibahas.
Anggota DPR dapil Jawa Timur VI itu mengimbau BEM KM Unnes lebih dulu memahami prosedur pembentukan UU.
"Jadi belajar dulu sebelum bicara. Kan memalukan, mau terlihat smart padahal mempertontonkan kebodohannya sendiri, pakai contoh RUU PKS dan RUU PRT lagi. Harusnya kalian lihat itu di Prolegnas Prioritas tahun 2021. Banyak hal yang kalian tidak ketahui sudah kami kerjakan untuk bangsa dan negara ini tanpa sekali pun mempertontonkannya kepada publik, karena kami anggap sebagai kewajiban," sebut Arteria.
Diberitakan sebelumnya, kritik BEM KM Unnes untuk Puan karena pengesahan sejumlah undang-undang (UU) yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat rentan.
Sejumlah UU yang dimaksud dari UU KPK baru, UU Minerba, hingga omnibus law UU Cipta Kerja.
BEM KM Unnes mengingatkan bahwa Puan adalah simbol DPR.
BEM KM Unnes menekankan bahwa Puan memiliki peran yang vital dalam pengesahan produk legislasi pada masa pandemi. [Democrazy/tkd]
