DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai wacana program vaksinasi Covid-19 berbayar bertentangan dengan amanat undang-undang.
Sebab, uu mengatur bahwa vaksin untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi Covid-19 saat ini harus bisa diakses setiap warga.
Itu artinya, pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kesehatan warganya sehingga perlu memberi akses merata melalui vaksinasi gratis.
"Vaksin dalam situasi darurat harus dijamin ketersediaannya, aksesnya pada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kalau berbayar itu jadi selain bertentangan dengan amanat konstitusi kita, itu juga tidak memberikan kekuatan dalam program vaksinasi itu sendiri," ujar Dicky saat dihubungi, Senin (12/7/2021).
Namun, bila pemerintah memiliki keterbatasan pendanaan dalam menyediakan vaksin, kata Dicky, pemerintah harus terbuka terhadap masyarakat.
"Tapi kalau misalnya pemerintah enggak punya uang. Ya bicara saja. Terus terang," kata Dicky.
Menurut Dicky, keterbukaan dari pemerintah bisa menghadirkan solusi baru dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Keterbukaan ini akan menghadirkan masukan dan solusi. Jangan sampe ini enggak jelas. Karena ini enggak ada yang mendasari secara keilmuan bahwa dalam situasi pandemi harus berbayar," jelasnya.
Oleh karena itu, Dicky menegaskan, bila pemerintah ingin melibatkan masyarakat dalam rangka vaksinasi berbayar, maka sebaiknya harus didiskusikan terlebih dahulu.
"Tapi kalau enggak punya uang, misal seperti negara miskin seperti Afrika minta bantuan hibah. Kita kan ada nih hibah. Kalau misalnya masyarakat dilibatkan. Ya dibicarakan saja," kata Dicky.
"Ada DPR, ada perwakilan masyarakat. Ini kan masalah bersama. Ya kita bicarakan kalau enggak ada uang. Strategi kemasyarakatan ya nanti kita bisa diskusikan," ujarnya. [Democrazy/lke]
